Surabaya – Menindaklanjuti komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi kepada masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya resmi mengesahkan Standar Pelayanan Publik terbaru untuk Tahun 2026. Pengesahan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.31B.05.26.165 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Kepala BBPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, M.Sc Tech, Apt.
Langkah strategis ini dilaksanakan setelah melalui rangkaian evaluasi, peninjauan regulasi, serta pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP). Forum tersebut diselenggarakan guna menyerap aspirasi, masukan, dan menyelaraskan kebutuhan antara pihak BBPOM di Surabaya selaku penyelenggara dengan masyarakat, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta instansi terkait demi menghadirkan pelayanan prima yang akuntabel dan inklusif.
Melalui Surat Keputusan yang baru disahkan ini, BBPOM di Surabaya menetapkan 11 jenis layanan utama yang menjadi acuan baku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesebelas jenis pelayanan tersebut meliputi:
-
Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan;
-
Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan;
-
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
-
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) secara Bertahap;
-
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB);
-
Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika;
-
Penerbitan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan;
-
Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
-
Pemasukan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme) Kosmetik;
-
Pengujian Obat dan Makanan;
-
Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
Standar pelayanan yang telah ditetapkan memuat berbagai komponen penting, antara lain persyaratan teknis, estimasi waktu penyelesaian layanan, kejelasan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga mekanisme penanganan pengaduan yang transparan. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh aparatur di lingkungan BBPOM di Surabaya sekaligus memberikan kepastian layanan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam memperoleh akses pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan diberlakukannya Standar Pelayanan Publik Tahun 2026, BBPOM di Surabaya berharap dapat terus mendorong percepatan layanan perizinan berusaha berbasis risiko di bidang obat dan makanan, memperkuat efektivitas pengawasan, serta meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur.
