Langkah Pemerintah memasukkan pengaturan pre kursor dalam Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain merupakan bentuk kepastian hukum dalam pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan prekursor.
_x000D_Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengadakan Workshop Pengelolaan Prekursor Farmasi yang diikuti oleh 18 Industri Farmasi (36 orang) ,GP Farmasi 1 orang dan Dinkes Kota Surabaya 1 orang sedangkan 5 orang narasumber berasal dari Ditjen Binfar dan Alkes Kemenkes RI ,Dinkes Provinsi Jawa Timur , BBPOM di Surabaya , Polda Jawa Timur dan BNN Provinsi Jawa Timur.
_x000D_Workshop ini bertujuan mencegah penyalahgunaan prekursor khususnya di sektor hulu yaitu di Industri Farmasi.
_x000D__x000D_
BBPOM di Surabaya
_x000D__x000D_ _x000D_
