Mojokerto, 19 Mei 2025 — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya bersama Komisi IX DPR RI mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Pemberdayaan Masyarakat Tentang Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional”, pada Senin (19/5), di dua lokasi Kabupaten Mojokerto: Gedung BSIP Kecamatan Mojosari dan Graha Sapta Cita Kecamatan Ngoro.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.
Dua narasumber hadir dalam kegiatan ini, yaitu tokoh masyarakat Sam’ani Kurniawan dan Plt. Kepala BBPOM di Surabaya, Budi Sulistyowati, S.Farm., Apt. Kegiatan berlangsung secara interaktif dan disambut antusias oleh para peserta.
Dalam paparannya, Sam’ani Kurniawan menekankan pentingnya menjadi konsumen cerdas. “Masyarakat harus selalu ingat untuk Cek KLIK sebelum membeli—cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahaya obat tradisional yang dicampur bahan kimia obat (BKO). “Kalau ada produk yang katanya langsung cespleng, justru itu yang perlu diwaspadai,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini merupakan “langkah nyata melindungi masyarakat dari bahaya produk ilegal.”
Sementara itu, Budi Sulistyowati menjelaskan peran BBPOM di Surabaya dalam mengawasi lima komoditas utama: obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Ia menegaskan pentingnya masyarakat memahami informasi produk secara menyeluruh. “Jangan mudah tergoda iklan atau janji khasiat berlebihan. Bacalah label produk dengan teliti dan manfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek legalitasnya,” ujarnya.
Budi juga mendorong pelestarian budaya jamu secara aman. “Kami tidak melarang masyarakat minum jamu. Justru mari kita pertahankan tradisi ini, tapi pastikan jamu yang dikonsumsi tidak dicampur bahan kimia berbahaya,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta bernama Ratih, penjual jamu gendong di pasar, bertanya tentang kewajiban izin edar. Dijelaskan bahwa produk jamu siap saji dengan masa simpan kurang dari tujuh hari tidak wajib memiliki izin edar karena tergolong sebagai pangan siap saji.
Kegiatan KIE ini mendapat respons positif dari peserta. Banyak yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru mengenai produk yang mereka konsumsi.
Dengan dukungan Komisi IX DPR RI, BBPOM di Surabaya berharap masyarakat dapat menjadi pengguna sekaligus pengawas aktif di lingkungan masing-masing. “Kami harap setelah kegiatan ini, masyarakat dapat menularkan informasi ini ke keluarga dan tetangga, sehingga semakin banyak yang terlindungi,” tutup Budi Sulistyowati.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
Kontributor : Devi Shintiya Chilmi
