Surabaya — Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan inklusif terus diperkuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu, 13 Mei 2026, di Aula Gandrung Banyuwangi, Kantor BBPOM di Surabaya.
Forum ini menjadi wadah dialog terbuka antara BBPOM di Surabaya dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, media massa, organisasi masyarakat, hingga kelompok rentan. Melalui forum tersebut, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, apresiasi, serta harapan terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Kepala BBPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik harus mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Di era digital saat ini, layanan berbasis teknologi memang menjadi kebutuhan. Namun, pelayanan yang humanis tetap menjadi prioritas agar masyarakat mendapatkan solusi yang tepat dan nyaman,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, forum ini juga menghadirkan berbagai apresiasi dari peserta terhadap transformasi layanan digital yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya. Digitalisasi layanan dinilai mampu mempermudah proses perizinan maupun pengaduan secara daring sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, sejumlah peserta turut memberikan masukan terkait optimalisasi layanan otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam menjawab persoalan yang bersifat spesifik bagi pelaku usaha. Menanggapi hal tersebut, BBPOM di Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan layanan konsultasi langsung melalui berbagai kanal, seperti Zoom Meeting, WhatsApp, email, hingga layanan tatap muka agar masyarakat memperoleh pendampingan yang lebih interaktif dan solutif.
Perhatian terhadap pelayanan inklusif juga menjadi salah satu poin utama dalam forum tersebut. BBPOM di Surabaya dinilai telah menyediakan berbagai fasilitas ramah kelompok rentan, seperti jalur landai, ruang laktasi, alat bantu pendengaran, hingga aplikasi pembaca layar “Hear Me” bagi penyandang tunanetra.
Peserta forum turut mendorong agar sosialisasi layanan inklusif semakin diperluas melalui media sosial, video edukasi, dan pengembangan platform digital yang lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
Selain itu, pelaku usaha juga menyampaikan harapan agar layanan Sertifikat Keterangan Impor (SKI) dapat terus ditingkatkan dari sisi kecepatan dan efisiensi guna mendukung kelancaran proses ekspor-impor. Saat ini, BBPOM di Surabaya telah menetapkan standar layanan SKI selama enam jam dan terus melakukan pemantauan secara berkala agar target pelayanan dapat terpenuhi secara optimal.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM, BBPOM di Surabaya juga terus menghadirkan berbagai inovasi pendampingan, seperti program Gempur Jatim, SiPPoTra, dan Jatim Glowing. Melalui program tersebut, pelaku usaha mendapatkan fasilitasi pendampingan hingga pengujian laboratorium secara gratis untuk membantu proses pendaftaran produk.
Forum Konsultasi Publik ini sekaligus memperkuat sinergi BBPOM di Surabaya dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk PW Aisyiyah dan Muslimat, dalam memperluas edukasi mengenai obat dan makanan aman melalui pendekatan berbasis komunitas.
Melalui kegiatan ini, BBPOM di Surabaya berharap dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, adaptif, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
Kontributor : Devi Shintiya Chilmi
