Surabaya - Perkembangan era digital 4.0 menuntut Badan POM untuk terus beradaptasi dalam melaksanakan pengawasan, termasuk melalui pembaruan regulasi di bidang obat dan makanan. Pada tahun 2025, telah diterbitkan Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebagai penyempurnaan dari pedoman teknis sebelumnya. Regulasi ini hadir untuk menyesuaikan dengan standar internasional (WHO dan PIC/s) sekaligus menindaklanjuti hasil Survei Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat tahun 2021, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
Sebagai langkah penyamaan persepsi dan pemahaman dalam implementasi regulasi baru tersebut, Balai Besar POM di Surabaya melalui Fungsi Inspeksi mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) berupa bedah peraturan pada tanggal 8–9 September 2025 secara daring. Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala BBPOM di Surabaya dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP Badan POM.
Kegiatan diikuti oleh inspektur CDOB dari berbagai UPT Badan POM, antara lain BBPOM di Bandung, Yogyakarta, Banjarbaru, Denpasar, Semarang, Pontianak, serta Balai POM di Kendari, Ende, dan Payakumbuh. Selain itu, personel dari fungsi Infokom dan Penindakan juga turut serta. Secara keseluruhan, sekitar 180 peserta mengikuti Bimtek melalui aplikasi Zoom Meeting.
Selama dua hari pelaksanaan, Bimtek tidak hanya membahas Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2025, tetapi juga mendalami analisis kewajaran pesanan pelanggan serta regulasi perdagangan online. Antusiasme peserta terlihat sejak hari pertama, terutama melalui diskusi interaktif mengenai tantangan yang sering ditemui saat pengawasan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kemampuan inspektur CDOB terhadap regulasi terbaru semakin meningkat, sehingga kinerja pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Bagi personel Infokom dan Penindakan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperluas wawasan terkait regulasi yang berimplikasi langsung pada pelayanan informasi publik maupun proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.
Kontributor : Hilmah
