Rapat koordinasi Percepatan dan Rencana Aksi Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur pada 28 Agustus 2014 ditindak lanjuti secara cepat melalui pertemuan membahas kendala-kendala, langkah-langkah serta rencana yang akan dilakukan dalam menghadapi MEA yang sudah didepan mata tersebut.
Rapat yang diadakan pada Rabu, 3 September bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa timur dan dipimpin langsung oleh Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur, Ir Warno Harisasono, M.Eng. Adapun peserta rapat terdiri dari 10 Instansi terkait antara lain Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Balai Besar POM di Surabaya, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta beberapa SKPD Provinsi Jawa Timur terkait lainnya.
Kepala Balai besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt., MPPM. menyampaikan beberapa upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi MEA 2015 antara lain penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal, pembentukan Jejaring Kemananan Pangan Daerah (JKPD), penyusunan MoU Kepala Balai Besar POM dengan Bupati/Walikota serta perjanjian kerja sama dengan SKPD terkait di Kabupaten/Kota.
Terkait upaya pembentukan Satgas dan Jejaring yang dibutuhkan tersebut, peserta rapat mendukung sepenuhnya mengingat pentingnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menangani permasalahan yang dihadapi selama ini untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk.
Kepala Disperindag mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur akan membangun infrastruktur yang dilengkapi dengan IT sehingga lebih memudahkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menghadapi MEA 2015 yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Terkait hal tersebut diharapkan masing-masing Instansi terkait menyiapkan usulan mengenai bantuan atau dukungan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah Provinsi untuk percepatan dan rencana aksi menghadapi MEA tersebut..
Balai Besar POM di Surabaya
