Dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya menerbitkan Maklumat Pelayanan Tahun 2026. Maklumat tersebut ditetapkan melalui Nomor HK.02.02.31B.05.26.171 dan menjadi bentuk komitmen resmi BBPOM di Surabaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Penerbitan Maklumat Pelayanan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan untuk menyatakan kesanggupan dalam memberikan layanan sesuai standar pelayanan yang berlaku. Melalui maklumat ini, masyarakat memperoleh kepastian bahwa seluruh layanan yang diberikan BBPOM di Surabaya dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Dalam maklumat tersebut, BBPOM di Surabaya menyatakan empat komitmen utama, yaitu menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, memberikan prioritas layanan kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak, melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan, dan siap menerima sanksi maupun memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Kepala BBPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt., menegaskan bahwa penerbitan maklumat pelayanan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk kesungguhan institusi dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat.
“Maklumat Pelayanan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran BBPOM di Surabaya untuk terus memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang kami berikan,” ujar Yudi.
Penerbitan maklumat ini sejalan dengan upaya BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan implementasi Standar Pelayanan Publik (SPP) pada seluruh jenis layanan, baik layanan perizinan, sertifikasi, informasi, pengaduan masyarakat, maupun layanan pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Standar pelayanan tersebut mencakup persyaratan layanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, serta mekanisme penanganan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.
Dengan adanya Maklumat Pelayanan Tahun 2026, BBPOM di Surabaya berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat. Selain itu, maklumat ini menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, serta budaya pelayanan prima dalam setiap pelaksanaan tugas.
Penerbitan Maklumat Pelayanan juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan BBPOM di Surabaya dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui standar pelayanan yang jelas dan komitmen yang kuat, BBPOM di Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan perlindungan optimal di bidang pengawasan obat dan makanan.
