Surabaya – Membangun organisasi berintegritas tidak cukup hanya dengan memastikan aturan dipatuhi. Integritas perlu hadir dalam setiap perilaku, proses pengambilan keputusan, cara bekerja, hingga hasil yang dirasakan masyarakat. Semangat inilah yang mengemuka dalam kegiatan Pembinaan dan Uji Coba Pedoman Penilaian Budaya Integritas yang diselenggarakan Inspektorat Utama Badan POM di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Surabaya. Pembinaan menjadi ruang bersama untuk memperkuat pemahaman bahwa budaya integritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan organisasi yang berkinerja, akuntabel, dan mampu membangun kepercayaan publik.
Materi pertama disampaikan oleh Inspektur Utama Badan POM Yan Setiadi melalui tema Beyond Compliance: Membangun BPOM Berintegritas, Berkinerja, dan Berdampak. Dalam paparannya, Yan menekankan pentingnya melihat organisasi tidak hanya dari angka capaian, laporan, maupun indikator kinerja, tetapi juga dari budaya yang terbentuk di balik capaian tersebut.
Melalui berbagai ilustrasi, peserta diajak melihat bahwa persoalan organisasi tidak selalu tampak di permukaan. Seperti gambaran gunung es, indikator seperti kinerja, penghargaan, dan capaian organisasi merupakan bagian yang terlihat, sementara kepemimpinan, budaya, integritas, etos kerja, dan perilaku menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan organisasi.
“Kita sering memperbaiki angka, padahal yang harus diperbaiki adalah budaya,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan dalam materi pembinaan.
Yan juga menguraikan keterkaitan antara kepemimpinan, budaya integritas, akuntabilitas, manajemen kinerja, etos kerja, dan kepercayaan publik sebagai satu kesatuan dalam membangun organisasi yang kuat. Kepemimpinan tidak hanya berfungsi mengarahkan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan dan perilaku yang menjadi contoh bagi seluruh pegawai.
Selain kepemimpinan, peran pegawai sebagai good follower juga menjadi perhatian. Pegawai diharapkan mampu berpikir kritis, aktif berkontribusi, memberikan masukan konstruktif, berkomitmen terhadap tujuan organisasi, menjunjung integritas, serta adaptif terhadap perubahan.
Sementara itu, materi kedua disampaikan oleh Inspektorat II, Yudianto, yang membahas Uji Coba Survei Pedoman Penilaian Budaya Integritas. Sesi ini memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pelaksanaan survei sebagai bagian dari proses penilaian budaya integritas di lingkungan organisasi.
Melalui uji coba survei, pegawai diajak memahami pentingnya memberikan respons secara objektif sesuai dengan pengalaman dan kondisi yang dirasakan dalam lingkungan kerja. Hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi budaya integritas sekaligus menjadi bahan penguatan dan perbaikan ke depan.
Kepala BBPOM di Surabaya Yudi Noviandi menyampaikan bahwa penguatan budaya integritas perlu menjadi komitmen bersama dan tidak berhenti pada kegiatan pembinaan maupun pengisian instrumen penilaian.
“Integritas harus menjadi budaya yang kita praktikkan bersama dalam setiap proses kerja. Bukan hanya bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan benar, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yudi.
Menurutnya, setiap pegawai memiliki peran dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas. Keteladanan pimpinan, konsistensi pegawai, kolaborasi dalam tim, serta keberanian untuk terus melakukan perbaikan menjadi bagian penting dalam membentuk budaya organisasi.
Pembinaan juga menggarisbawahi bahwa kinerja tidak semata-mata diukur dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan. Kinerja perlu dilihat dari hasil, kualitas, manfaat, dan dampak yang dihasilkan. Karena itu, integritas dan kinerja perlu berjalan beriringan agar setiap pelaksanaan tugas benar-benar berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan perlindungan masyarakat.
Melalui kegiatan Pembinaan dan Uji Coba Pedoman Penilaian Budaya Integritas ini, BBPOM di Surabaya berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, budaya organisasi yang kuat diharapkan semakin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.
