Surabaya — Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), menggelar Rapat Pembentukan Tim Analisis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Obat Bahan Alam Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada 28 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi terkait, antara lain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, BRIDA, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah teknis, perguruan tinggi farmasi, asosiasi pengusaha jamu, serta organisasi pengobat tradisional.
Rapat bertujuan menyusun kerangka kerja awal dan substansi Raperda yang akan menjadi landasan hukum perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan obat bahan alam secara aman dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan, BBPOM di Surabaya memegang peran strategis sebagai lembaga yang menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk obat bahan alam, termasuk dalam aspek pengawasan peredaran dan standardisasi produk. Keterlibatan Badan POM diharapkan memperkuat pengujian laboratorium, sertifikasi, serta pengawasan distribusi, terutama terhadap produk yang beredar secara daring (online).
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menghadirkan regulasi yang selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus mendorong kemandirian dan daya saing industri obat bahan alam lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Kontributor: Ipi Puspito
