Melengkapi kunjungan koordinasi di Kabupaten Bondowoso, setelah menyambangi Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Kepala Balai Besar POM di Surabaya pada 25 Maret 2014 beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Drs. Hidayat, MS.
Dalam kesempatan pertama, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas dukungan dan bantuannya dalam pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya dipaparkan tentang profil, tugas pokok dan fungsi, serta program/kegiatan Balai Besar POM di Surabaya termasuk yang dilakukan secara terpadu dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Disampimng itu diuraikan juga mengenai Aksi Nasional Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Aman, Bermutu dan Bergizi, Operasional Laboratorium Keliling, dan beberapa program/kegiatan yang lain.
Bapak Sekda menegaskan akan terus mendukung peningkatan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya yang sangat dibutuhkan juga oleh Kabupaten Bondowoso guna melindungi masyarakat dari produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya juga mengingatkan tentang Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM RI No. 43 tahun 2013 dan No. 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia Nomor 511.1/7499/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan dimana diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu dan mengalokasikan anggaran pengawasannya.
Tim Pengawasan Terpadu di Daerah yang dibentuk sebagamana diamanatkan pada Peraturan Bersama tersebut bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya.
Pengalokasian dana Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 Peraturan Bersama itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Disamping itu pendanaan ini agar dimasukkan kedalam dokumen Renja SKPD tahun berikutnya.
Bapak Sekda akan segera mengkoordinasikan pembentukan Tim Terpadu ini dengan SKPD terkait yakni diantaranya Dinas Kesehatan dan Diskoperindag serta dengan BAPPEDA untuk melakukan pembahasan terkait perencanaan dan penganggarannya.
Balai Besar POM di Surabaya
