Salah satu misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Misi ini diimplementasikan, antara lain dengan melakukan pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh, sejak sebelum produk diizinkan beredar (pre-market) hingga setelahnya (post market).
Tantangan dalam pengawasan obat dan makanan pada post market semakin tinggi seiring dengan permasalahan pada jalur distribusi yang semakin kompleks. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya pada saat melakukan inspeksi ke sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian di Jawa Timur mendapatkan beberapa pelanggaran dengan kategori mayor hingga kritikal. Pelanggaran tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif, dimana Kepala Badan mengenakan sanksi administratif antara lain berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan Sertifikat CDOB.
Hingga Bulan September 2024, terdapat 13 sarana pelayanan kefarmasian di wilayah kerja BBPOM di Surabaya mendapatkan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan. Sanksi tersebut dikenakan pada sarana dengan temuan pelanggaran kritis dan/atau tidak ada perbaikan terhadap temuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi peringatan keras pada hasil pengawasan sebelumnya. Temuan kritis yang ditemukan antara lain adanya diversi peredaran Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dari/ke fasilitas atau pihak yang tidak memiliki kewenangan; Temuan yang menggambarkan situasi yang mengakibatkan produk yang tidak memenuhi syarat beredar; penyaluran dan penyerahan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor dalam jumlah tidak wajar dan/atau tidak rasional kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan yang memicu adanya penggunaan tidak sesuai ketentuan (misuse dan over use).
Indikator sistem kesehatan nasional yang kuat salah satunya adalah ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Untuk itu, BPOM selaku otoritas pengawas obat dan makanan akan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan, baik di rantai produksi maupun distribusi. BPOM juga mengimbau agar produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan mendorong masyarakat agar berdaya untuk melindungi diri. Apabila masyarakat menemukan kecurangan pada sarana pelayanan kefarmasian ataupun kecurigaan pada legalitas produk, dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Surabaya di 0877-1-1500-533.
Kontributor : Hilmah
