Berkembangnya pemberitaan di berbagai media dan adanya pertanyaan/laporan masyarakat serta banyaknya pertanyaan awak media yang diterima oleh Komisi E DPRD Jawa Timur tentang kasus obat anestesi yang terjadi di RS di Tanggerang, mendorong dilakukannya Rapat Kerja Komisi E DPRD Jawa Timur dengan mengundang pihak terkait untuk mengetahui secara pasti kejadian dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
Pada Rapat yang dilaksanakan pada pada Senin, 2 Maret 2015, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur meminta penjelasan dari Balai Besar POM di Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Jawa Timur, dan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Indonesia Wilayah Jawa Timur.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pemaparan yang mengawali dengan penjelasan kronologis kejadian, tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Badan POM RI, serta tindak lanjut dan monitoring yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya beserta hasilnya.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh instansi maupun asosiasi yang hadir, tampak kerjasama lintas sektor yang telah terjalin baik dengan adanya tindaklanjut yang telah dilakukan menindaklanjuti safety alert letter yang telah dikeluarkan Badan POM RI pada tanggal 15 Februari 2015.
Sebagai Kesimpulan Rapat Kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Agung adalah Balai Besar POM di Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diminta membuat laporan berkala dari perkembangan kasus tersebut hingga diumumkannya hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan POM RI dan Kementerian Kesehatan RI, memberikan data Buvanest 5 % Heavy yang beredar di Jawa Timur dan melakukan pemantauan Kabupaten/Kota terhadap kemungkinan masih beredarnya produk tersebut. PERSI dan IDI diminta untuk memastikan agar Rumah Sakit dan atau dokter tidak ada yang menggunakan obat tersebut. Sedangkan GP Farmasi diminta untuk turut memonitor penarikan produk ini oleh distributor dan memastikan tidak ada anggota GP Farmasi yang menperjualbelikan produk tersebut.
Balai Besar POM di Surabaya
