Surabaya — Balai Besar POM di Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat “Badan Publik Informatif” pada ajang Keterbukaan Informasi (KI) Awards Jawa Timur 2025. Dalam kategori Lembaga/Instansi Vertikal, Balai Besar POM Surabaya mencatatkan skor tertinggi, yakni 99,06, dan menerima penghargaan tersebut pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Capaian ini menjadi penegasan komitmen Balai Besar POM Surabaya dalam mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebelum meraih predikat tertinggi ini, lembaga tersebut menjalani rangkaian penilaian yang ketat, mulai dari pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), proses verifikasi, hingga berhasil masuk tahap visitasi lapangan. Dalam visitasi, tim penilai melakukan audit langsung terhadap layanan informasi publik, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi dan wawancara—tahapan yang dinilai paling menentukan oleh Komisi Informasi.
Skor 99,06 yang diraih menempatkan Balai Besar POM Surabaya sebagai salah satu badan publik vertikal dengan capaian tertinggi di Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen lembaga dalam menyediakan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya. Mulai dari informasi regulasi pangan dan obat, standar keamanan, proses perizinan, hingga hasil pengawasan, semuanya dikelola secara terbuka sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.
Penerapan transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat kontrol sosial terhadap proses pengawasan keamanan obat dan makanan. Predikat “Informatif” menunjukkan bahwa layanan informasi publik Balai Besar POM Surabaya tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
KI Awards Jawa Timur 2025 sendiri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui ajang ini, KI Jatim mengevaluasi kinerja keterbukaan informasi berbagai badan publik, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Tahun ini, meski ratusan badan publik terdaftar, hanya sekitar 47–50 lembaga yang memenuhi standar tinggi sehingga berhak menyandang gelar “Informatif”, menjadikan penghargaan ini semakin prestisius.
Bagi Balai Besar POM Surabaya, pengakuan ini merupakan cerminan kerja keras dalam membangun layanan informasi yang modern dan responsif. Predikat ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk terus mempertahankan—bahkan meningkatkan—mutu layanan informasi publik, sehingga prinsip transparansi benar-benar menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.
Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan dan regulasi obat serta makanan di Surabaya dikelola dengan standar tinggi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan raihan ini, Balai Besar POM Surabaya terus menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi hak informasi masyarakat.
