Surabaya – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat kontribusinya dalam transformasi digital pemerintah sekaligus mendukung kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BPOM menjadi instansi percontohan integrasi layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Coretax DJP, dengan Balai Besar POM di Surabaya menjadi bagian dari proyek percontohan integrasi tersebut.
Kolaborasi ini memberikan manfaat konkret bagi pelaku UMKM karena proses verifikasi status perpajakan dalam mengakses layanan publik BPOM dapat dilakukan secara lebih sederhana dan efisien. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban administratif pelaku usaha sehingga mereka dapat lebih fokus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sekaligus mengembangkan daya saing usahanya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Seminar “UMKM Naik Kelas” serta Coaching Clinic Coretax DJP dan Layanan Publik BPOM yang digelar di Aula Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Surabaya, Rabu (5/8/2026). Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, hadir bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan layanan terintegrasi bagi UMKM.
Tidak hanya menjadi bagian dari implementasi integrasi sistem, BPOM melalui BBPOM di Surabaya juga mengambil peran dalam memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Melalui coaching clinic, UMKM di wilayah Surabaya dan Malang Raya mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai layanan publik BPOM sekaligus memperoleh pemahaman terkait pemanfaatan Coretax DJP.
Bagi BPOM, transformasi digital pelayanan publik menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang semakin kondusif. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pendampingan untuk memenuhi ketentuan di bidang obat dan makanan, tetapi juga layanan pemerintah yang mudah diakses, terintegrasi, dan mampu mendukung proses pengembangan usahanya.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, menyampaikan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha.
“Integrasi layanan diharapkan memberikan kemudahan yang benar-benar dirasakan oleh UMKM. Ketika proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien, pelaku usaha dapat lebih fokus meningkatkan kualitas produk, memenuhi ketentuan, dan mengembangkan usahanya agar semakin berdaya saing,” ujar Yudi.
Salah satu wujud konkret kolaborasi tersebut adalah integrasi layanan KSWP dengan sistem layanan publik BPOM. Sebelumnya, proses konfirmasi status wajib pajak masih berjalan melalui sistem yang terpisah. Melalui integrasi dengan Coretax DJP, proses verifikasi status perpajakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepercayaan terhadap BPOM sebagai instansi percontohan dalam implementasi integrasi dan perluasan penerapan KSWP melalui Coretax DJP mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Dalam keynote speech yang disampaikan secara daring, Bimo mengapresiasi kolaborasi lintas instansi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta BPOM dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Peran BPOM dalam kolaborasi ini sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan obat dan makanan dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha. Melalui layanan yang semakin terintegrasi, fungsi pengawasan dan pelayanan publik tidak hanya diarahkan untuk memastikan produk yang beredar aman dan bermutu, tetapi juga turut menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM untuk tumbuh dan naik kelas.
Sinergi DJP dan BPOM tersebut menjadi bagian dari percepatan implementasi Digital Government melalui integrasi sistem dan data antarkementerian/lembaga. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong interoperabilitas sistem dan pemanfaatan data bersama sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan pada proses pelayanan yang terfragmentasi di masing-masing instansi.
Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan pembangunan ecosystem, bukan ego-system. Semangat ini menempatkan kolaborasi lintas instansi sebagai kunci dalam menghadirkan layanan pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan turut dihadiri Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi, Sekretaris Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Aan Syaiful Ambiya, Manajer Proyek PSIAP DJP Hantriono Joko Susilo, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan, Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui keterlibatan aktif dalam proyek percontohan integrasi layanan tersebut, BBPOM di Surabaya mendukung komitmen BPOM untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Kolaborasi dengan DJP dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi model pengembangan layanan pemerintah yang semakin terintegrasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
Pada akhirnya, transformasi digital bukan semata tentang menghubungkan sistem, melainkan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat. Dengan layanan yang lebih sederhana dan terintegrasi serta pendampingan yang berkelanjutan, BPOM dan BBPOM di Surabaya turut membuka ruang bagi UMKM untuk tumbuh, patuh terhadap regulasi, menghasilkan produk yang aman dan bermutu, serta semakin berdaya saing.
