Untuk makin menguatkan kerjasama dan meningkatkan pengawasan di Kabupaten Banyuwangi, Kepala Balai Besar POM di Surabaya bersama Plt. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Penyidikan dalam kunjungannya di Kabupaten Banyuwangi kembali melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) pada 31 Maret s/d 2 April 2015.
Dalam kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang diterima langsung oleh Kepala Dinas, dr. H. Widji Lestariono dibahas permasalahan obat dan makanan yang marak terjadi akhir-akhir ini di Banyuwangi antara lain masalah peredaran obat tradisional yang mengandung BKO, masih banyaknya pangan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat, dan pengelolaan obat yang belum optimal.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang kerap dipanggil dr. Rio menyampaikan sangat terinspirasi oleh adanya Laboratorium Keliling dari Balai Besar POM di Surabaya, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mengajukan usulan pengadaan mobil laboratorium keliling dan disetujui pengadaannya menggunakan APBD pada Tahun Anggaran 2015 ini.
Mobil laboratorium keliling tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan dilengkapi test kit untuk pengujian secara cepat. Test kit juga dibagikan kepada seluruh Puskesmas yang akan menjadwalkan melakukan sampling dan pengujian di wilayah masing-masing, sehingga dapat menjangkau seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Ditambahkan pula bahwa hasil kegiatan dan evaluasi laboratorium keliling akan dilaporkan langsung kepada Pimpinan Daerah dan Instansi terkait, sehingga harapan generasi muda Banyuwangi menyongsong masa depan yang sehat, cerdas dan bahagia dapat tercapai.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya menyambut baik diadakannya mobil laboratorium ini dan siap berkolaborasi dan mensinergikan kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan cakupan pengawasan di masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuwangi.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Balai juga mengingatkan tentang Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM RI No. 43 tahun 2013 dan No. 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia Nomor 511.1/7499/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan dimana diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu dan mengalokasikan anggaran pengawasannya.
Balai Besar POM di Surabaya
