Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus memperkuat peran pengawasan dengan melaksanakan koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BPOM bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Kegiatan ini bertujuan memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran serta pencapaian output pengawasan obat dan makanan sesuai prioritas nasional.
DAK Nonfisik BPOM merupakan bagian dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM). Dana yang bersumber dari APBN ini dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendukung operasional layanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan dana tersebut secara berkala dimonitor dan dievaluasi oleh UPT Balai POM dan Balai Besar POM sesuai wilayah kerja masing-masing.
Sebagai UPT BPOM, BBPOM di Surabaya memiliki peran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan ketepatan sasaran serta optimalisasi penyerapan anggaran di seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah UPT. Koordinasi dilakukan baik secara daring maupun luring. Koordinasi luring difokuskan pada Dinas Kesehatan yang melaporkan realisasi penyerapan anggaran pada aplikasi SmartPOM hingga November 2025 masih di bawah 50 persen.
Pada bulan Desember 2025, BBPOM di Surabaya melaksanakan koordinasi luring ke sejumlah Dinas Kesehatan, antara lain Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, serta Kota Madiun. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan DAK Nonfisik BPOM, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, serta meninjau capaian output hingga Triwulan IV Tahun 2025. Selain itu, koordinasi juga menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.
BBPOM di Surabaya akan terus melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik BPOM guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pengawasan obat dan makanan di daerah. Upaya ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kontributor : Qori Nurhalida
Editor : Hilmah
