Bojonegoro — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam rangka penguatan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG), Jumat (12/12/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya kasus KLB di Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini tercatat tujuh kejadian KLB, terdiri atas enam kejadian yang terkait dengan Program MBG dan satu kejadian keracunan pangan umum. Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor yang lebih kuat dalam upaya pencegahan, penanggulangan KLB, serta pengawasan Sarana Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara komprehensif alur penanganan KLB MBG, mulai dari pelaporan awal oleh puskesmas kepada Dinas Kesehatan, penanganan korban, pengambilan sampel pangan, hingga pengujian di laboratorium. Ditekankan pula bahwa pelaporan KLB wajib dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BBPOM di Surabaya juga menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Pelaporan dan Informasi Manajemen Keracunan (SPIMKER), khususnya dalam pelaporan KLB keracunan pangan. Sebagai tindak lanjut, Balai Besar POM di Surabaya akan menyampaikan surat resmi kepada Dinas Kesehatan terkait penguatan dan optimalisasi pengisian data SPIMKER.
Selain itu, pertemuan ini turut membahas kondisi terkini SPPG di Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 105 sarana. Tingkat kepatuhan serta pembaruan data SPPG dinilai masih perlu ditingkatkan. Secara regional, di Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 2.182 SPPG dengan beragam status operasional dan perizinan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, BBPOM, dan pemangku kepentingan terkait menjadi langkah strategis untuk memastikan pemenuhan persyaratan keamanan pangan.
Sebagai tindak lanjut konkret, direncanakan kegiatan pengumpulan SPPG dan koordinator wilayah pada 13 Desember 2025, disertai peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendorong pengawasan, pembinaan, dan pelaporan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan koordinasi ini, BBPOM di Surabaya berharap sinergi yang semakin solid dengan pemerintah daerah dapat meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko keracunan pangan serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi yang aman, sehat, dan bermutu.
Kontributor : AryCho
