Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang perlu dijabarkan dalam Sistem Kesehatan Provinsi (SKP). SKN dan SKP adalah penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
SKP Jawa Timur yang diterapkan saat ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 188/23/KPTS/013/2007 yang disusun berdasarkan SKN 2005, sehingga perlu dilakukan review dan penyesuaian terhadap SKP tersebut mengacu kepada SKN 2012 dengan pengembangan sub sistem baru yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini. Tahun 2015 ini melalui bantuan Australia Indonesia Patnership for Health System Strenghtening (AIPHSS) dilakukan penyusunan SKP oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Sehubungan hal tersebut, pada Selasa 3 Maret 2015 bertempat di Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Pertemuan Pembahasan Konsep Sistem Kesehatan Provinsi yang bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang konsep SKP Jawa Timur agar dapat digunakan oleh semua Jajaran Kesehatan sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah Jawa Timur.
Sebagai peserta meliputi Komisi E DPRD Jawa Timur, Badan/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur yang terkait antara lain BAPPEDA, BAPPEMAS, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Disamping itu Juga diundang dari RSUD Provinsi Jawa Timur, RS TNI, BPJS, Balai Besar POM di Surabaya, Poltekees, PKK, UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan LSM terkait kesehatan. Tampak hadir pula dari organisasi profesi kesehatan seperti IDI, PDGI, IAI, IBI, dll. Sementara itu dari Kabupaten Kota yang diundang adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa hadir dalam pertemuan ini dan ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Pembahasan Sub Sistem Perbekalan Kesehatan yang fokus membahas permasalahan terkait pengelolaan sediaan farmasi dan makanan, ketersediaan dan pengawasan keamanan dan mutunya yang diawali dengan mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dari aspek manajemen, penganggaran, Sumber Daya Manusia, dan Sosial Budaya masyarakat, dan alternatif solusinya yang kemudian dibuatkan skala prioritas penangannya. Adapun Kelompok Sub Sistem Perbekalan Kesehatan mengangkat permasalahan yang meliputi: pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, pengawasan keamanan dan mutu sediaan farmasi dan makanan, perizinan, dan ketersediaan obat esensial yang akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Tim yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan dibantu oleh Tenaga Ahli terkait.
Balai Besar POM di Surabaya
