Berbagai permasalahan aktual yang dihadapi dalam pengendalian dan pengawasan pangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dilakukan pada Rapat Fasilitasi, Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Minuman Impor dan Lokal di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yang digelar oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur pada 19-20 November 2014 bertempat di salah satu hotel di pusat kota Surabaya.
Acara Pembukaan Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 19 November 2014 yang dimulai Pukul 19.00 WIB dan diawali dengan laporan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Ibu Ratnadi Ismaon, SH. Selanjutnya Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkenan membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Bapak Asisten menyambut baik pertemuan ini, karena sangat penting dan strategis dalam upaya melakukan evaluasi tehadap kesiapan menghadapi MEA tahun 2015.
Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM. yang juga hadir dalam acara pembukaan diminta sebagai narasumber dengan materi tentang Pengawasan Pangan di Jawa Timur dan Langkah-langkah Menghadapi MEA. Presentasi Panel Kepala Balai Besar POM di Surabaya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Seksi Farmakmin dilakukan setelah acara pembukaan.
Para peserta yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur tampak sangat antusias membahas permasalahan yang diahadapi selama ini terkait dengan pengendalian dan pengawasan makanan minuman. Hal menonjol yang dibahas adalah pentingnya koordinasi dan komunikasi antar SKPD dan juga antar Kabupaten serta peningkatan upaya tindak lanjut pengawasan yang selama ini dirasakan masih perlu ditingkatkan.
Berbagai masukan dan saran diberikan oleh peserta pertemuan untuk Balai Besar POM di Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diantaranya mengenai pembentukan forum koordinasi tenaga pengawas pangan (District Food Inspector/DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) antar Kabupaten, peningkatan intensitas pengawasan, fasilitasi terhadap pengurusan izin edar, penguatan kompetensi petugas termasuk pembentukan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dll.
Terkait dengan hal tersebut baik Balai Besar POM di Surabaya maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyambut baik berbagai usulan dan masukan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan pangan di daerah. Secara khusus menanggapi usulan tentang dibentuknya Forum Koordinasi Tenaga DFI dan PKP, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah direncanakan akan digelar pertemuan khusus para tenaga DFI/PKP Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang mana setiap tahunnya dicetak tenaga DFI/PKP dari 38 Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Diklat Provinsi dengan narasumber dari Balai Besar POM di Surabaya.
Balai Besar POM di Surabaya
