Surabaya - Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik SKI/SKE/SAS Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi petugas layanan publik SKI/SKE/SAS Produk Obat Bahan Alam (OBA), Obat Kuasi (OK) dan Suplemen Kesehatan (SK) berdasarkan ketidaksesuaian dan permasalahan di lapangan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 23 Juli 2025 dan diikuti secara hybrid oleh peserta yang berasal dari petugas layanan publik SKI/SKE/SAS UPT BPOM di seluruh Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi 2) BPOM, Mohamad Kashuri. Dalam pembukaan disampaikan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi permohonan SKI/SKE/SAS harus berdasarkan Peraturan yang berlaku. Kolaborasi yang solid dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar pengawasan terhadap produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dapat berjalan lebih efektif, terutama terkait temuan produk impor dikaitkan dengan ada/tidaknya SKI untuk pemasukan produk untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak aman atau ilegal.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut beberapa narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Tanjung Perak dan Juanda. Para narasumber menyampaikan SKI post border, dimana importir harus tetap memiliki SKI meskipun barang telah keluar dari wilayah kepabeanan. Pentingnya Koordinasi Pengawasan Pemasukan Produk Bersama BPOM dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai akan memperkuat kerja sama dalam pengawasan pemasukan produk OBA, OK, dan SK sehingga dapat memblokir celah masuknya produk tidak berizin dan tidak memenuhi standar keamanan dan mutu produk.
Sejak bulan Januari hingga Juni 2025 Badan POM telah melakukan penerbitan SKI/ SAS bahan dan produk OBA, OK dan SK sebanyak 7.730 dan penolakan SKI/SAS sebanyak 462. Ketepatan petugas pelayanan publik SKI/SKE/SAS dalam melakukan evaluasi persyaratan serta pemahaman pelaku usaha eksportir dan importir terhadap peraturan dan persyaratan ekspor impor sangat menentukan terbit tidaknya SKE/SKI. Hal tersebut juga mempengaruhi pemenuhan SLA (service level agreement) oleh petugas, yaitu 6 jam untuk Layanan SKI dan 8 jam untuk Layanan SKE.
Kesempatan yang luar biasa ini tidak disia-siakan oleh peserta yang terlibat dalam diskusi aktif dengan para narasumber untuk persamaan persepsi petugas layanan publik SKI/SKE/SAS. Harapannya Sharing knowledge dengan petugas Unit Kerja Pusat atau UPT lain dapat menyeragamkan tindak lanjut terhadap temuan/ ketidaksesuaian dan melatih ketajaman petugas dalam melakukan evaluasi. Balai Besar POM di Surabaya dapat terus memberikan layanan yang terbaik untuk mendukung peran dalam pelayanan Publik Eksportasi dan Importasi di Jawa Timur.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial BBPOM di Surabaya
Kontributor: Kiki Adlita Siregar
