Cibubur – Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus memperkuat kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Melalui kegiatan Penguatan Penegakan Hukum bagi PPNS Badan POM yang diselenggarakan pada 17–18 Juni 2026 di Avenzel Convention Cibubur, Badan POM menegaskan komitmennya untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Badan POM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, ini diikuti oleh seluruh PPNS dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Indonesia, termasuk perwakilan dari Balai Besar POM di Surabaya. Forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kompetensi penyidik sekaligus menyamakan persepsi dalam implementasi berbagai regulasi baru yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Badan POM menekankan bahwa PPNS memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan obat dan makanan melalui penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Penguatan kapasitas penyidik menjadi langkah strategis agar setiap proses penanganan perkara mampu mengikuti perkembangan regulasi serta menjawab tantangan kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin kompleks.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta jajaran internal Badan POM yang terdiri atas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal, serta Biro Hukum dan Organisasi. Melalui paparan dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum terbaru serta mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum.
Materi yang disampaikan berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain membahas substansi regulasi, kegiatan juga mengulas dampaknya terhadap pelaksanaan tugas PPNS Badan POM dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa ketentuan dalam regulasi terbaru tidak mengubah kewenangan PPNS Badan POM sebagai penyidik tindak pidana di bidang obat dan makanan. Namun demikian, regulasi tersebut semakin menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan sejak tahap penyelidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Sinergi antar aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan juga menegaskan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Pendekatan pembinaan dan penerapan sanksi administratif tetap diutamakan sebagai langkah awal, khususnya terhadap pelanggaran yang masih dapat diperbaiki. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kepatuhan pelaku usaha tanpa mengurangi efektivitas perlindungan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
Melalui kegiatan ini, Badan POM berharap seluruh PPNS semakin siap menjalankan tugas penyidikan secara profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu memperkuat kolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Penguatan kapasitas penyidik ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Badan POM dalam menghadirkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, berkeadilan, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.
