Batu dan Jombang – Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang tertib dan akuntabel menjadi salah satu kunci dalam menjaga mutu produk serta mendukung kelancaran pelayanan keluarga berencana (KB). Untuk memperkuat hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) pengendalian mutu pelayanan KB yang dilaksanakan di Kota Batu pada 28 September 2026 dan Kabupaten Jombang pada 29 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor OPD KB Kota Batu dan Kantor DP2KBP3A Kabupaten Jombang ini berfokus pada evaluasi tata kelola Alokon di gudang penyimpanan dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan stok, mencegah penumpukan persediaan, serta meminimalkan risiko produk kedaluwarsa.
Dalam arahannya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi tersebut juga menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kelengkapan dokumen hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST), kesesuaian pencatatan dengan stok fisik, serta penerapan prinsip First In, First Out (FIFO) dan First Expired, First Out (FEFO) dalam penyimpanan maupun distribusi Alokon.
Penerapan kedua prinsip tersebut penting untuk memastikan persediaan dikelola sesuai urutan penerimaan dan masa kedaluwarsa. Dengan demikian, distribusi produk dapat berlangsung lebih terencana, risiko penumpukan stok dapat ditekan, dan potensi penggunaan produk yang telah melewati masa kedaluwarsa dapat diminimalkan.
“Pengelolaan Alokon tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok. Ketertiban administrasi, kesesuaian antara catatan dan kondisi fisik, serta penerapan prinsip penyimpanan dan distribusi yang tepat juga perlu menjadi perhatian agar mutu produk tetap terjaga hingga digunakan dalam pelayanan,” demikian pesan yang dapat ditekankan dalam penguatan tata kelola Alokon.
FGD ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor, antara lain Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, BBPOM di Surabaya, Inspektorat Wilayah, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta OPD KB. Kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk membahas kendala pengelolaan Alokon sekaligus menyelaraskan langkah perbaikan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Bagi BBPOM di Surabaya, keterlibatan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan pengawasan mutu produk sesuai kewenangannya. Pengelolaan Alokon yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan distribusi, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi penyimpanan serta pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk.
Melalui koordinasi dan evaluasi bersama, pengelolaan Alokon diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Sinergi lintas sektor ini juga diharapkan mampu mendukung ketersediaan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sehingga pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
