Dalam tugasnya melakukan pengawasan premarket dan post market, Badan POM menjamin keamanan dan mutu obat di sepanjang jalur distribusi. Tidak hanya di jalur distribusi obat untuk manusia, Badan POM bersama dengan Kementerian Pertanian juga melakukan pengawasan di jalur distribusi obat hewan. Kegiatan pemeriksaan distribusi obat hewan dilakukan oleh perwakilan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, inspektur CDOB dari Balai Besar POM di Surabaya, dan petugas Dinas Peternakan Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan dilaksanakan pada Hari Senin, 16 Desember 2024 di salah satu distributor produk farma dan non farma untuk hewan di Sidoarjo.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (4) C menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan. Hal serupa juga tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pasal 16 ayat 2 yang berbunyi ”Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang penggunaannya sebagai antibiotik imbuhan pakan (feed additive)”. Dari peraturan perundangan yang ada, pelarangan penggunaan Obat Hewan terhadap ternak yang produknya untuk konsumsi manusia bertujuan antara lain untuk mencegah terjadinya residu Obat Hewan pada ternak; mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak; dapat menyebabkan efek hipersensitif, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik pada hewan dan/atau manusia; dan untuk mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen.
Resistensi antimikroba tidak hanya terjadi karena penggunaan antimikroba yang tidak tepat pada manusia, namun juga pada hewan ternak yang produknya dikonsumsi oleh manusia. Beberapa faktor yang memicu munculnya resistensi antimikroba adalah Penggunaan antibiotik yang semakin meningkat; Antibiotik digunakan tanpa resep; Obat diperjualbelikan tanpa supervisi medis (dokter/dokter hewan); Penggunaan antimikroba untuk tujuan pencegahan (Prophylactic); Antibiotik digunakan pada infeksi virus; Lemahnya penerapan biosekuriti dan higiene sanitasi; Penggunaan antimikroba yang tidak tepat (indikasi & dosis); Antibiotik digunakan untuk pemacu pertumbuhan (Growth Promotion) (Subdit Pengawasan Obat Hewan Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2023).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dicermati bahwa peran Pencegahan resistensi antimikroba tidak hanya pada Badan POM, namun juga pada stakeholder yang berkaitan dengan obat hewan, dalam hal ini Kementerian Peternakan. Selain itu, adanya isu switching Obat/Bahan Baku Obat manusia ke hewan dan sebaliknya merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan Obat/Bahan Baku Obat. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas secara berkesinambungan dan meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait. Pemeriksaan bersama antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar POM Surabaya merupakan bentuk konkret kolaborasi dalam pengawasan obat dan obat hewan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga menurunkan diversi/penyalahgunaan obat/bahan baku obat ke produk obat tradisional, kosmetik dan juga potensi penyalahgunaan obat untuk hewan dan sebaliknya.
Tim Penyusun Berita Aktual
BBPOM di Surabaya
Kontributor : Hilmah
