Surabaya — Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Lavender, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pada 16 Oktober 2025, dihadiri berbagai instansi lintas sektor dan Balai Besar POM di Surabaya.
Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. Hadir antara lain perwakilan dari Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta kalangan akademisi dari Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya (Ubaya).
Selain itu, turut serta perwakilan asosiasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) serta asosiasi pelaku usaha, antara lain GP Jamu, GAPMMI, dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI).
Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa pembentukan TKPPOM menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi lintas sektor guna memperkuat pengawasan dan pembinaan obat serta makanan di wilayah Jawa Timur.
Sebagai salah satu narasumber utama, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt., memaparkan materi bertajuk “Sinergi Strategis BPOM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Memperkuat Pilar Pengawasan Obat dan Makanan di Tingkat Provinsi.”
Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi yang berkesinambungan antara BPOM dan pemerintah daerah demi memastikan seluruh produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Pembentukan TKPPOM merupakan wujud komitmen bersama dalam melindungi masyarakat dari risiko produk berbahaya sekaligus mendukung daya saing produk lokal yang memenuhi standar nasional,” ujar Yudi Noviandi.
Sementara itu, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terkait proses penyusunan dasar hukum dan struktur organisasi TKPPOM, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memaparkan rancangan rencana aksi serta mekanisme koordinasi antaranggota.
Rapat ini menghasilkan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan TKPPOM Provinsi Jawa Timur, yang akan segera diajukan untuk penetapan oleh Gubernur. Draft tersebut memuat susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi masing-masing instansi, di mana Kepala BBPOM di Surabaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua II.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ Tahun 2022, yang menekankan pentingnya koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Melalui forum TKPPOM, diharapkan pengawasan terhadap obat ilegal, pangan berbahaya, serta produk industri rumah tangga (PIRT) dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu, sekaligus memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha pangan di Jawa Timur.
Dengan tersusunnya draft SK TKPPOM ini, Provinsi Jawa Timur selangkah lebih maju dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi, sinergis, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.
Kontributor : AryCho
