Dengan pertimbangan bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa Timur yang religius, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur berinisiatif dan akan segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012, Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan meminta Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk segera menerbitan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, sehingga kemudian diterbitkan Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Untuk itu, pada Kamis 3 Juli 2014 DPRD Jawa Timur menggelar Public Hearing yang dikuti oleh Angota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Jawa Timur, para Narasumber, Konsultan, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim, Kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal terkait di Provinsi Jawa Timur termasuk Balai Besar POM di Surabaya, Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Para Akademisi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pertemuan yang dimulai Pukul 15.00 ini dipimpin oleh Ketua Baleg DPRD Provinsi Jawa Timur, HRB. Zaenal Arifin, SH., MH. dan menghadirkan beberapa Narasumber serta Konsultan Ahli.
Pada kegiatan ini banyak diperoleh masukan dari peserta rapat untuk penyempurnaan Raperda yang telah disusun tersebut. Dalam hal ini, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM. diminta menjelaskan tentang kewenangan dan tugas pokok fungsi Badan POM RI terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini, terutama dalam penerbitan izin edar dan label.
Balai Besar POM di Surabaya
