Peluang dan Tantangan Pemasukan Pangan Olahan secara Post Border

15-07-2024 Surabaya Dilihat 502 kali

Mekanisme pemasukan pangan olahan secara post border memberikan kemudahan bagi importir untuk dapat mengeluarkan barang dari pelabuhan sebelum mendapatkan Surat Keterangan Impor (SKI) Badan POM. Namun, sesuai ketentuan pada Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, importir wajib memiliki SKI paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dari Ditjen Bea dan Cukai terbit.

Hal inilah yang menjadi celah untuk masuk dan beredarnya pangan olahan yang keamanan dan mutunya tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, mekanisme ini juga membuka peluang membanjirnya pangan olahan impor di Indonesia sehingga berpotensi mengancam industri dalam negeri.

Peluang dan tantangan tersebut merupakan latar belakang diselenggarakannya Forum Komunikasi Pemasukan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM dan Balai Besar POM di Surabaya.

 

 

Diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 09 Juli 2024, sebanyak 30 importir hadir langsung mengikuti kegiatan tersebut di Aula Gandrung Banyuwangi Balai Besar POM di Surabaya. Pemaparan materi disampaikan oleh Lembaga National Single Window, Pusat Data dan Informasi Badan POM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM.

Melalui kegiatan tersebut, para importir diingatkan kembali terkait kewajiban memiliki SKI Badan POM dan konsekuensinya bila tidak melakukan realisasi impor, yaitu pemblokiran akses kepabeanan termasuk akses pengajuan SKI melalui e-bpom.pom.go.id.

 

Desk realisasi impor juga dilakukan oleh petugas untuk mengetahui kepatuhan importir dalam pemenuhan SKI meskipun barang sudah keluar dari wilayah kepabeanan. Evaluasi realisasi impor juga dilakukan secara berkala oleh petugas. Pemahaman peraturan secara tepat oleh pelaku usaha, pengawasan efektif oleh petugas, dan penguatan koordinasi dengan lintas sektor akan menjamin keamanan pangan yang beredar di wilayah Indonesia.

 

Kontributor : Maria Catharina 

Sarana