Padukan Penanganan Masalah Bahan Berbahaya pada Pangan di Jember

25-03-2015 Surabaya Dilihat 2154 kali

Sekretaris Kepala Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Jember, Anas Ma’aruf, AP.,M.Si. bersama Kepala Bidang Perdagangan,  Drs. Agus Noer Abadi, M.Si., menyampaikan masih maraknya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan/jajanan memerlukan peningkatan frekuensi pengawasan sampai ke pelosok desa.Untuk itu peningkatan kerja sama dan koordinasi oleh berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan.

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya untuk memperkuat jejaring lintas sektor di berbagai lini, seperti yang dilakukan melengkapi kunjungan ke Kabupaten Jember dan Bondowoso pada 25-26 Maret 2015, Kepala Balai Besar POM di Surabaya juga mengunjungi kantor Disperindag Kabupaten Jember.

 

Sekretaris Disperindag Kabupaten Jember menyampaikan terimakasih atas kunjungan Kepala Balai Besar POM di Surabaya dan Tim serta kerjasama yang baik selama ini yang sangat membantu dalam mengatasi masalah obat dan makanan di masyarakat.

 

Kepala Bidang Perdagangan menambahkan di Kabupaten Jember terdapat cukup banyak pangan industri rumah tangga (PIRT) yang memerlukan pembinaan dan didorong kapasitasnya untuk dapat memenuhi persyaratan, termasuk juga memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)  terutama bagi produk yang masuk dalam kategori SNI Wajib.

 

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menyampaikan bahwa permasalahan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan terus berkembang, seperti berbagai jenis produk yang ditemukan mengandung formalin, seperti mie, tahu, kikil, juga masalah peredaran minuman beralkohol, dll. Hal ini tentu membutuhkan strategi pengawasan yang lebih terpadu oleh lintas sektor.

 

Ditambahkan pula bahwa saat ini sedang dilakukan pembentukan Tim Pengawas Terpadu Pangan Mengandung Bahan Berbahaya Provinsi Jawa Timur, sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan POM RI yang hendaknya dapat diikuti di tingkat Kabupaten/Kota untuk memperkuat kinerja pengawasan yang dilakukan.

 

Disepakati bahwa dibutuhkan adanya komitmen yang kuat oleh berbagai phak untuk terus meningkatkan peran dan dukungan dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat termasuk pangan mengandung bahan berbahaya dan sekaligus mendorong daya saing pelaku usaha melalui pembinaan, dukungan kapasitas, dan  pengawasan termasuk yang dilakukan secara terpadu.

 

Balai Besar POM di Surabaya

Sarana