Surabaya – Perkumpulan Pengelola Klinik Kecantikan dan Estetika Indonesia (PRASTIKA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 2026 di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 April 2026. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, PRASTIKA menghadirkan Dialog Interaktif dengan tema “Meningkatkan Pemahaman dan Kepatuhan Tata Kelola Layanan Kesehatan dan Kefarmasian bagi Manajemen Klinik Pratama dengan Layanan Estetika dan Klinik Utama dengan Layanan Medik Spesialistik DVE dalam Menerapkan Strategi Usaha Klinik yang Berkelanjutan (Sustainable Clinic Business) di Indonesia.”
Susunan Acara diawali dengan Pembukaan oleh MC, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sambutan Ketua Umum PRASTIKA, Bapak Andreas Bayu Aji, Keynote Speech oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Bapak Mohamad Kashuri, Pembukaan diskusi interaktif dan Munas PRASTIKA. Acara inti Diskusi Interaktif Sesi I, Narasumber Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa (Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM RI) dan Bapak Yudi Noviandi (Kepala Balai Besar POM Surabaya) dengan Topik Regulasi dan dinamika pelanggaran kosmetik pada klinik estetik. Dilanjutkan dengan Diskusi Interaktif Sesi II, Narasumber Ibu dr. Inti Mudjiati, MKM (Administrator Kesehatan Ahli Madya Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI) dengan Topik Implementasi PERMENKES No. 11 Tahun 2025 dalam kegiatan operasional klinik dengan layanan estetika.
Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM RI, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Administrator Kesehatan Ahli Madya Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Sidoarjo, Ketua Perkosmi, Ketua Umum PRASTIKA, Perdoski, dan Founder PRASTIKA.
Dalam pemaparan salah satu materi disampaikan bahwa pengawasan klinik estetika sebagai sarana distribusi kosmetik harus dijalankan dengan baik dan terpadu guna menjamin bahwa setiap produk kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga menjaga kepercayaan publik dan melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan, distribusi kosmetik dapat dijalankan secara aman, patuh regulasi, dan mampu mencegah peredaran produk ilegal atau berisiko bagi konsumen.
Munas PRASTIKA 2026 ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat tata kelola klinik kecantikan dan estetika di Indonesia. Melalui dialog interaktif ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman regulasi, memperkuat kepatuhan terhadap standar layanan kesehatan dan kefarmasian, serta mendorong terciptanya strategi usaha klinik yang berkelanjutan di tengah dinamika industri estetika yang terus berkembang.
Kontributor : Qori Nurhalida
Editor : Riski Permata Putri
