Kabupaten Badung sebagai salah satu pusat wisata di Bali tentunya berupaya memberikan pelayanan maksimal tidak hanya sektor wisata, tetapi juga sektor layanan publik dan perizinan yang dapat mendorong UMKM berdaya saing dan juga dapat mengangkat sektor wisata. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung menjawab kebutuhan tersebut dengan menggandeng Kementrian/Lembaga/ BUMN/BUMD/instansi swasta sektor layanan publik sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
Petugas layanan publik BBPOM di Surabaya bersama BBPOM di Denpasar melihat langsung layanan publik di MPP Kabupaten Badung serta berdiskusi tentang implementasi layanan di MPP pada Jumat, 16 Desember 2022. Koordinator MPP Kabupaten Badung, Bapak Oka, menyampaikan bahwa mereka terus berbenah untuk meningkatkan layanan dan ke depannya akan dikembangkan MPP Digital untuk Kabupaten Badung.
MPP Kabupaten Badung telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Pelayanan Prima selama lebih dari tiga kali berturut-turut dari Kemenpan RB sehingga memperoleh penghargaan tertinggi layanan publik, Adicita Sewaka Pertiwi. Selain itu, MPP Kabupaten Badung melayani 78 layanan dari 54 instansi/lembaga/BUMN/BUMD salah satunya adalah layanan BPOM yang diwakili oleh Balai Besar POM di Denpasar. Terdapat layanan prioritas dan layanan khusus untuk memberikan kritik dan saran.
Sektor layanan publik pemerintah sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi yang mengedepankan layanan masyarakat salah satu targetnya di tahun 2025 adalah mewujudkan layanan publik berkelas dunia. Dengan berdiskusi dan melihat langsung layanan MPP Kabupaten Badung, yang telah mengembangkan juga sistem informasi digital, tentu akan memacu layanan publik BBPOM di Surabaya untuk mengembangkan layanan publiknya menjadi lebih baik dengan visi layanan publik kelas dunia.
