Surabaya, 18 Juli 2024 – Balai Besar POM di Surabaya (BBPOM di Surabaya) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), menggelar kegiatan advokasi untuk meningkatkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum di sektor obat dan makanan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat Penyidikan BPOM, serta perwakilan dari Balai POM di Jember dan Balai POM di Kediri. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyegarkan pengetahuan PPNS BPOM dalam menangani berkas perkara yang terintegrasi dengan jejaring Integrated Criminal Justice System (ICJS) di Provinsi Jawa Timur, serta untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas berbagai strategi konkret untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM, serta pentingnya kolaborasi yang erat antara UPT BPOM dan Kejaksaan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran di sektor obat dan makanan.
Kegiatan advokasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kapasitas PPNS BPOM dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap produk obat dan makanan. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko produk ilegal dan tidak layak konsumsi yang dapat membahayakan masyarakat.
Kontributor : Dhea
