Banyuwangi – Di tengah meningkatnya tren gaya hidup sehat dan konsumsi produk herbal, keamanan jamu menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 Juni 2026 bertema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu Aman Bebas BKO”, BBPOM di Surabaya mengajak berbagai pihak melibatkan 5 elemen masyarakat yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, Masyarakat, dan Media untuk lebih cerdas dalam memilih dan mengonsumsi jamu yang aman serta terhindar dari Bahan Kimia Obat (BKO).
Jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Namun, masih ditemukannya produk jamu yang dicampur BKO secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat sekaligus dapat menurunkan kepercayaan terhadap jamu tradisional Indonesia. Produk semacam ini umumnya menawarkan klaim khasiat instan atau “sembuh cepat” yang justru berisiko membahayakan kesehatan jika dikonsumsi tanpa pengawasan.
Berdasarkan pengawasan periode 2023 sampai dengan Triwulan I 2026, permasalahan OBA mengandung BKO menunjukan pola yang perlu mendapat perhatian serius. Jumlah temuan meningkat dari 54 temuan pada tahun 2023 menjadi 104 temuan pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 187 temuan pada tahun 2025, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun. Hingga Triwulan I Tahun 2026, masih Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). terdapat 33 temuan, yang menunjukkan bahwa risiko peredaran OBA mengandung BKO masih terus berlanjut.Temuan ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu lebih waspada dan memastikan produk yang dikonsumsi memiliki izin edar resmi serta berasal dari sumber yang terpercaya.
Focus Group Discussion ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Pekan Jamu, sehingga momentum tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya bangsa, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk mendorong masyarakat agar semakin bijak dalam memilih dan mengonsumsi OBA. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berperan aktif dalam mendukung peredaran OBA Indonesia yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berdaya saing.
