Sidoarjo – Badan POM bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Krembung dan Kecamatan Balongbendo ini diikuti oleh sekitar 400 peserta, dengan masing-masing lokasi dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari guru, mahasiswa, pelajar, anggota karang taruna, serta masyarakat umum pada Minggu, 07 Juni 2026.
Kegiatan KIE menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina yang mengajak masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran dalam memilih produk obat dan makanan yang aman. Dalam sambutannya, Arzeti menekankan pentingnya penerapan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebagai langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap konsumen untuk melindungi diri dan keluarganya dari risiko produk ilegal maupun yang tidak memenuhi ketentuan.
Sebagai narasumber, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, menyampaikan materi mengenai pemanfaatan layanan digital Badan POM melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile. Dalam paparannya, Yudi menjelaskan bahwa transformasi digital yang dilakukan Badan POM bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya terkait obat dan makanan yang beredar di Indonesia.
Peserta diperkenalkan dengan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi BPOM Mobile, termasuk cara melakukan pengecekan nomor izin edar produk, memperoleh informasi keamanan obat dan makanan, hingga menyampaikan pengaduan apabila menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Menurut Yudi, kehadiran layanan digital tersebut merupakan bentuk komitmen Badan POM untuk mendekatkan akses informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran konsumen dalam melakukan pengawasan secara mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya transaksi produk obat dan makanan melalui berbagai platform digital dan media sosial. Kemudahan berbelanja secara daring harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memilih produk yang aman.
“Saat ini masyarakat dapat membeli hampir semua kebutuhan melalui ekosistem digital. Namun kemudahan tersebut juga diiringi dengan risiko beredarnya produk ilegal, produk tanpa izin edar, maupun produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui Website BPOM atau aplikasi BPOM Mobile serta menerapkan Cek KLIK sebelum membeli dan mengonsumsi suatu produk,” tegas Yudi Noviandi.
Sementara itu, materi mengenai Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat, Label, dan Iklan Pangan, termasuk upaya Percepatan Penurunan Stunting, disampaikan oleh Rini Wulansari, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Fungsi Informasi dan Komunikasi BBPOM di Surabaya. Dalam pemaparannya, Rini menjelaskan pentingnya memilih pangan yang aman dan bergizi sebagai salah satu upaya mendukung tumbuh kembang anak yang optimal serta mencegah stunting.
Rini juga mengedukasi peserta agar menjadi konsumen yang cerdas dengan membiasakan membaca label pangan, memahami informasi nilai gizi, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, serta tidak mudah terpengaruh oleh iklan yang berlebihan atau menyesatkan. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan gizi pangan menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait keamanan produk yang dijual secara daring, penggunaan aplikasi BPOM Mobile, hingga cara mengenali produk yang telah memiliki izin edar resmi. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang benar dan terpercaya mengenai obat dan makanan.
Melalui kegiatan KIE ini, Badan POM bersama Komisi IX DPR RI berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memanfaatkan layanan informasi resmi Badan POM, menerapkan prinsip Cek KLIK dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi konsumen yang lebih cerdas dan waspada di tengah pesatnya perkembangan perdagangan digital. Dengan demikian, perlindungan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin diperkuat.
