Kota Probolinggo sebagai salah satu kota yang menghubungkan kota-kota lain di Jawa Timur mempunyai karakteristik sosial perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli diwarnai dengan unsur religi. Dikenal sebagai kota singgah dalam perjalanan pariwisata menuju Gunung Bromo, Kota Probolinggo banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Secara demografi penduduk Kota Probolinggo pun didominasi penduduk usia produktif. Keunggulan yang demikian, menjadikan banyak alternatif yang bisa dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah. Salah satunya pemberdayaan masyarakat dalam keamanan pangan.
Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dalam sambutannnya pada kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan terpadu yang dilaksanakan Kamis (31/03/2022) di Kantor Walikota Probolinggo menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik program Keamanan Pangan Terpadu yang diinisiasi Badan POM untuk dilaksanakan di Kota Probolinggo. Secara khusus, Habib meminta kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawal keamanan pangan hingga ke tingkat individu.
“Keamanan Pangan adalah urusan kita bersama, sebagaimana Inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, Program Keamanan Pangan Terpadu ini akan dilaksanakan berupa program Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan untuk Anak Usia Sekolah, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas,” terang Rustyawati, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya dalam paparannya.
Kegiatan advokasi dimaksudkan untuk menjaring masukan dari OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terkait lokus kegiatan Program Prioritas Nasional berupa usulan desa, sekolah dan pasar yang akan diintervensi program keamanan pangan terpadu. Nantinya lokus intervensi tersebut akan menjadi role model bagi desa, pasar dan sekolah lainnya dalam hal keamanan pangan.
Pemilihan lokus intervensi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pemenuhan kriteria seperti kebutuhan pembinaan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan yang terpenting adalah komitmen yang baik, karena tanpa komitmen yang baik upaya intervensi keamanan pangan yang dilakukan hanya akan menjadi program insidental tanpa keberlanjutan. Dari hasil diskusi pada kegiatan advokasi tersebut disepakati 1 desa, 1 pasar dan 5 sekolah di Kota Probolinggo akan diintervensi Program Prioritas Keamanan Pangan Terpadu oleh BBPOM di Surabaya bersinergi dengan pemerintah daerah.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
Kontributor : Arvita Ayuningtyas, S.Farm., Apt.
