Surabaya – Maraknya transaksi sediaan farmasi dan pangan melalui marketplace serta media sosial menjadi perhatian Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya. Melalui program “BPOM Bicara” di KLIK FM pada 26 Agustus 2026, BBPOM di Surabaya mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap produk ilegal dan produk yang tidak memenuhi ketentuan yang ditawarkan melalui kanal daring.
Dalam podcast tersebut, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Fungsi Penindakan BBPOM di Surabaya, Pipin Eri, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat turut membawa tantangan baru dalam pengawasan obat dan makanan.
Menurut Pipin, masyarakat kini dapat membeli berbagai jenis produk hanya dengan beberapa kali klik. Di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan produk yang belum terjamin legalitas, keamanan, mutu, maupun khasiatnya.
“Masyarakat sekarang semakin mudah mendapatkan produk melalui marketplace dan media sosial. Karena itu, kita juga harus semakin cerdas dan waspada. Jangan sampai kemudahan berbelanja justru membuat kita mengabaikan keamanan produk yang akan dikonsumsi,” ujar Pipin dalam program BPOM Bicara di KLIK FM.
Untuk mengantisipasi peredaran produk yang melanggar ketentuan di ruang digital, BBPOM di Surabaya melakukan patroli siber. Pengawasan dilakukan dengan memantau berbagai kanal penjualan daring, termasuk marketplace dan media sosial, untuk mengidentifikasi akun, tautan, maupun penawaran produk yang diduga ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.
Pipin menjelaskan, patroli siber bukan sekadar kegiatan memantau aktivitas penjualan di internet. Informasi yang diperoleh dari pemantauan dapat menjadi dasar untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau dari hasil patroli siber ditemukan adanya dugaan pelanggaran, informasi tersebut akan kami telusuri lebih lanjut. Jadi, pengawasan tidak berhenti pada menemukan akun atau tautannya saja, tetapi ada proses tindak lanjut untuk memastikan apakah produk tersebut memang melanggar ketentuan,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan di ruang digital menjadi bagian penting dari strategi pengawasan BBPOM di Surabaya. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi secara daring.
Selain pengawasan oleh pemerintah, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah peredaran produk ilegal. Dalam kesempatan tersebut, BBPOM di Surabaya mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan Cek KLIK sebelum membeli produk, baik secara langsung maupun melalui platform digital.
Cek KLIK merupakan singkatan dari Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa. Masyarakat juga perlu mencermati informasi produk yang ditampilkan dalam penawaran daring dan tidak mudah tergiur dengan harga yang jauh lebih murah, klaim berlebihan, maupun testimoni yang menjanjikan hasil instan.
“Saat membeli secara online, jangan hanya melihat harga dan rating penjual. Pastikan produknya jelas, kemasannya baik, labelnya lengkap, izin edarnya dapat dicek, dan tanggal kedaluwarsanya masih berlaku. Kalau ada klaim yang terlalu berlebihan, masyarakat juga perlu lebih kritis,” kata Pipin.
Melalui program BPOM Bicara, BBPOM di Surabaya tidak hanya menyampaikan informasi mengenai pengawasan, tetapi juga membuka ruang komunikasi dan edukasi agar masyarakat semakin memahami cara memilih produk yang aman dan memenuhi ketentuan.
Kehadiran BBPOM di Surabaya melalui media radio dan kanal digital diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang tepat, masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas sekaligus ikut berperan dalam menciptakan ekosistem perdagangan daring yang aman.
BBPOM di Surabaya juga terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, termasuk melalui patroli siber, untuk melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan pangan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.
Masyarakat yang menemukan penawaran produk yang mencurigakan juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian dan dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada BPOM melalui kanal pengaduan yang tersedia.
