Surabaya — Klaim “manjur”, “cepat sembuh”, hingga testimoni berlebihan kerap menjadi daya tarik masyarakat saat memilih obat bahan alam (OBA). Namun, di balik promosi yang menggiurkan, masyarakat perlu waspada karena masih ditemukan OBA ilegal maupun produk yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berisiko bagi kesehatan.
Ketua Tim Inspeksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OBA, SK, Kuasi) BBPOM di Surabaya, Nur Zainab, mengatakan peredaran produk ilegal tidak terlepas dari tingginya permintaan masyarakat. Ketika permintaan tetap tinggi, peluang produk ilegal untuk dipasarkan juga semakin besar.
“Semakin tinggi permintaan, pasti semakin tinggi juga supply-nya,” ujar Nur dalam program BPOM Bicara di KLIK FM, Rabu (2/9/2026), saat membahas topik Pengawasan Obat Bahan Alam.
Karena itu, menurut Nur, pemberantasan OBA ilegal tidak cukup hanya dilakukan dengan mengawasi produsen dan pelaku usaha. Konsumen juga memiliki peran penting dengan tidak membeli produk yang tidak jelas asal-usul maupun legalitasnya.
Salah satu langkah paling sederhana adalah memastikan produk memiliki nomor izin edar (NIE). Keberadaan NIE menunjukkan bahwa produk telah melalui proses evaluasi BPOM sesuai dengan kategori, komposisi, klaim, penandaan, dan penggunaan yang didaftarkan.
Nur menjelaskan, produk yang telah memperoleh NIE tetap harus diproduksi sesuai dengan kondisi ketika didaftarkan dan digunakan mengikuti aturan yang tercantum pada kemasan. Dengan demikian, aspek keamanan serta khasiat atau manfaat produk yang diklaim telah dievaluasi sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap OBA pun dilakukan sejak sebelum produk beredar hingga setelah berada di pasaran. Pada tahap pre-market, BPOM melakukan pengawasan melalui sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPBAB) serta proses registrasi produk.
Sementara pada tahap post-market, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel dan pengujian produk, serta pemantauan iklan, promosi, dan label yang beredar di masyarakat.
Untuk 2026, BBPOM di Surabaya menargetkan pemeriksaan terhadap 20 sarana produksi OBA dan 46 sarana distribusi OBA. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.
Tak berhenti pada pengawasan di lapangan, BPOM juga memperluas pengawasan ke ruang digital. Melalui patroli siber, petugas menelusuri penjualan OBA ilegal yang dilakukan melalui situs maupun berbagai kanal daring.
Jika ditemukan produk ilegal yang dipasarkan secara online, BPOM dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan langkah penanganan, termasuk meminta penurunan atau takedown terhadap situs maupun konten yang digunakan untuk menjual produk ilegal.
Di sisi lain, fungsi penindakan BBPOM di Surabaya juga melakukan penelusuran terhadap lokasi penjualan maupun produsen yang diduga memproduksi atau mengedarkan OBA ilegal. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memutus rantai peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Namun, pengawasan pemerintah tidak akan maksimal tanpa dukungan konsumen. Masyarakat perlu menjadi konsumen yang lebih kritis dan tidak mudah percaya pada klaim khasiat yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
“Jangan hanya melihat klaim atau testimoni. Pastikan produk memiliki izin edar dan digunakan sesuai aturan yang tercantum pada kemasan,” tegas Nur.
Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan legalitas produk melalui kanal resmi BPOM sebelum membeli. Dengan semakin cermat memilih produk, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi turut membantu memutus permintaan terhadap produk ilegal.
Pengawasan BPOM, kepatuhan pelaku usaha, dan kecermatan masyarakat menjadi kunci bersama untuk menekan peredaran OBA ilegal dan produk yang mengandung BKO di tengah semakin luasnya perdagangan, termasuk melalui platform digital.
