Melanjutkan Pertemuan Sosialisasi dan FGD Pembahasan Konsep Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Jawa Timur yang telah dilakukan sebelumnya di awal Maret lalu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Selasa 10 Maret 2015 bertempat di salah satu hotel di Surabaya kembali menggelar Pertemuan Pembahasan Konsep SKP untuk menyempurnakan konsep yang akan digunakan oleh semua Jajaran Kesehatan sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah Jawa Timur.
Pertemuan kali ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Endang Damayanti, M.Kes, M.Hum, mewakili Kepala Dinas Kesehatan yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap para peserta dari perwakilan sektor terkait yang telah secara aktif memberikan konsep pemikirannya dalam penyusunan SKP Jawa Timur dan berharap dalam pertemuan lanjutan ini dilakukan pembahasan yang lebih mendetail guna memperkaya dan mematangkan konsep yang sudah disusun sebelumnya.
Pada sesi pertama para Tenaga Ahli dari Australia Indonesia Patnership for Health System Strenghtening (AIPHSS) yaitu, DR. Widodo J Pudjirahardjo dan Prof. DR. Ridwan Amiruddin, memaparkan kembali Penjelasan Umum tentang konsep SKP dan review hasil pembahasan semua Sub Sistem yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok pada pertemuan sebelumnya.
Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk kedalam Kelompok Sub Sistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Bidang P2MK, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi, dan Materia Medica Batu. Kepala Balai Besar POM di Surabaya hadir dan sebagai ketua Kelompok Diskusi memaparkan hasil pembahasan.
Kelompok Sub Sistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan mengidentifikasi lima kondisi/masalah dalam Kajian Masalah yaitu: Penyediaan Obat Essensial yang belum optimal, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang belum optimal, belum terstandarnya mekanisme perizinan dan pembinaan terkait produk makanan, pengawasan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang belum optimal, dan pemanfaatan obat asli Indonesia belum optimal.
Dari masing-masing kondisi/masalah tersebut dilakukan analisa penyebab masalah dan alternatif solusinya yang dikelompokkan kedalam aspek manajemen, penganggaran, sumber daya manusia, dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya terhadap solusi yang ditawarkan ditetapkan skala prioritas penanganannya menggunakan metode Hanlon.
Dari permasalahan yang menonjol dalam Sub Sistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan, direkomendasikan perlunya peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas daya manusia, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor guna memenuhi ketersediaan, menguatkan pengelolaan dan pengawasan produk serta pemanfaatan obat asli Indonesia sebagai alternatif pengobatan yang potensial. Hal ini memerlukan beberapa kebijakan dasar diantaranya penyusunan regulasi (misalnya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,dll) yang mengatur mekanisme tata hubungan kerja, pola tindak lanjut, sinergisme dan sinkronisasi program kegiatan yang ditangani oleh berbagai sektor terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Balai Besar POM di Surabaya
