Surabaya — Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Konsolidasi Regional Jawa Timur untuk Pengawalan Program MBG yang berlangsung di Gedung Jatim Expo Surabaya, Selasa (7/10/2025) malam.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 5.000 peserta yang terdiri dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kepala Daerah dan Kepala OPD se-Jawa Timur, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, serta Kepala dan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota. Hadir pula ahli gizi, akuntan, dan para relawan pelaksana program.
Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Jawa Timur. Ia memaparkan perkembangan pelaksanaan program yang terus menunjukkan peningkatan, di mana 35 dari 38 kabupaten/kota telah memiliki SK Satgas MBG. Saat ini tercatat 1.327 SPPG aktif dengan 3.530.790 penerima manfaat, termasuk sekitar 600 ribu anak usia pra-sekolah. Pemerintah juga tengah mengusulkan pembentukan SPPG tambahan di wilayah Ponorogo dan Sumenep agar jangkauan program semakin merata, khususnya di daerah tertinggal.
Setelah paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan daerah dalam pelaksanaan program MBG. BGN berkomitmen memperkuat tata kelola, memperbaiki sistem operasional SPPG, serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar keamanan pangan dan gizi.
Dalam arahannya, Dadan menyampaikan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan sanitasi. Satuan pelayanan yang belum memenuhi standar operasional akan dihentikan sementara hingga proses evaluasi dan mitigasi selesai. SPPG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan sebelum beroperasi.
Selain itu, BGN bersama BPOM terus memperkuat sistem pengawasan pangan untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada masyarakat. BPOM berperan dalam pengawasan keamanan pangan, sementara BGN fokus pada intervensi gizi dan perbaikan manajemen operasional di lapangan. Dadan juga menegaskan bahwa setiap SPPG kini didampingi oleh chef terlatih dan diawasi oleh komite sekolah. Jumlah penerima manfaat per satuan pelayanan pun dibatasi maksimal 2.500 orang guna memastikan kualitas dan efisiensi pelayanan.
Program MBG di Jawa Timur menargetkan 3.526 satuan pelaksana dengan alokasi dana sekitar Rp35–36 triliun. Dana tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan program tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas daerah, membuka lapangan kerja baru, melahirkan peternak muda, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidak produktif.
Setelah sambutan dari Kepala BGN, acara dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan komitmen bersama oleh Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Kepala Yayasan. Pernyataan ini menjadi bentuk kesepakatan untuk menjalankan program secara profesional, higienis, dan berintegritas, dengan tujuan menghasilkan makanan yang aman dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat.
Usai penandatanganan komitmen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar konferensi pers bersama Kepala BGN. Dalam keterangan resminya, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan program MBG. Saat ini, pelaksanaan program di Jawa Timur telah mencapai sekitar 34 persen, dengan lebih dari 3,5 juta penerima manfaat dan lebih dari seribu SPPG yang telah dikonsolidasikan.
Gubernur juga menyambut positif kebijakan pelimpahan kewenangan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, karena dinilai mempercepat proses legalisasi operasional SPPG. Pemerintah provinsi memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG di Jawa Timur berjalan secara aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Rapat Konsolidasi Regional Jawa Timur menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara BGN, BPOM, dan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan utama program MBG, yakni mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan cerdas melalui penyediaan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.
Tim Media Sosial dan Berita Aktual BBPOM di Surabaya
Kontributor : AryCho
Editor : GaR
