Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 8 (delapan) kabupaten/ kota yang akan dilakukan intervensi keamanan pangan. Sebagai tindak lanjut dari audiensi dengan Bupati Bojonegoro, Balai Besar POM di Surabaya menggelar Advokasi Program Keamanan Nasional Terpadu, Selasa (27/04/2021). Kegiatan Advokasi dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Bertempat di ruang pertemuan kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam sambutan Kepala Balai Besar POM di Surabaya yang diwakili oleh Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, Meliza Miranda Widyasari, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah merupakan mitra kunci dalam pelaksanaan Program Keamanan Pangan Nasional. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyukseskan program tersebut.
Kegiatan Advokasi dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ani Pujiningrum. Dalam sambutannya, Ani menyebutkan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah mempunyai beberapa program terkait keamanan pangan dan menyatakan siap bersinergi dengan Program Keamanan Pangan Nasional Terpadu yang diinisiasi oleh BPOM. OPD terkait yang turut hadir dan memberikan paparan antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
Pada sesi diskusi, OPD yang hadir juga memberikan masukan terkait rencana lokus kegiatan serta rekomendasi pelaksanaan Program Keamanan Pangan Nasional. Selain itu dilakukan pula penandatanganan Komitmen Bersama dalam Program Keamanan Pangan Nasional. Diharapkan dengan adanya Program Nasional ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait keamanan pangan, serta dapat menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai pilot project wilayah pangan aman bagi daerah di sekitarnya.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
