Malang, 27 Februari 2025 - Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur, untuk memantau langsung keamanan pangan di pasar tradisional tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak M. Yahya Zaini, bersama 16 anggota lainnya, serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kota Malang, Ditjen Farmasi dan Alkes Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M. Farm Mars, Balai Besar POM di Surabaya dan BPJS Kesehatan Kota Malang.
Dalam sidak tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabyaa mengambil 28 sampel makanan untuk diuji kandungan zat berbahayanya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 19 sampel memenuhi syarat (MS), sementara 9 sampel lainnya tidak memenuhi syarat (TMS) karena terindikasi mengandung boraks dan Formalin. Sampel yang diduga mengandung boraks antara lain ongol-ongol, kulpang, kerupuk puli, kerupuk bawang, bleng sedangkan terduga Formalin antara lain ikan teri, jambal roti, dan cumi asin.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan keprihatinannya terhadap temuan ini, terutama menjelang bulan Ramadhan. Ia meminta BPOM dan Pemerintah Kota Malang untuk menelusuri asal-usul produk yang terkontaminasi tersebut guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat. Selain itu, Yahya mengingatkan para pedagang untuk berhati-hati dalam memilih bahan baku dan tidak menambahkan zat berbahaya ke dalam produk makanan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran yang disengaja dapat berujung pada proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, memastikan bahwa temuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Balai Besar POM di Surabaya. Pemerintah Daerah Kota Malang bersama Balai Besar POM di Surabaya berkomitmen untuk mendalami kasus ini dan menarik produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dari peredaran.
Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan kesadaran pedagang dan masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan semakin meningkat, serta langkah-langkah pencegahan terhadap peredaran bahan makanan berbahaya dapat dilakukan lebih optimal.
