Kolaborasi Maksimalkan Capaian Pendampingan Pelaku UMK

29-11-2023 Surabaya Dilihat 407 kali

Fasilitasi pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tidak dapat dilakukan hanya oleh Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Surabaya. Kolaborasi dengan lintas sektor tentunya berdampak positif terhadap keberhasilan pendampingan. Dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 November 2023, bertempat di Kantor Nahdlatul Ulama Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan dihadiri oleh 28 pelaku UMK, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Legalitas Produk Bagi Pelaku UMKM dan mengundang Balai Besar POM di Surabaya sebagai narasumber. Pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi dan desk konsultasi kepada pelaku UMK. Dalam kegiatan ini, peserta terdiri dari pelaku UMK pangan dan kosmetik. Selain itu, peserta juga memiliki berbagai latar kondisi, di antaranya sudah atau belum memiliki NIB, sudah atau belum memiliki NPWP, maupun sudah atau belum memiliki KBLI yang sesuai dengan jenis produk yang diproduksi.

 

Pada hari pertama, petugas Balai Besar POM di Surabaya menyampaikan materi tentang penerbitan Izin Penerapan (IP) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Penerapan CPPOB di sarana, dan registrasi pangan olahan. Selain itu, disampaikan pula secara singkat terkait prosedur perizinan kosmetik. Setelah pemberian materi, dilaksanakan desk konsultasi satu per satu untuk mengetahui kondisi perizinan yang sudah dimiliki oleh pelaku UMK dan kesesuaiannya dengan produk yang diproduksi. Desk konsultasi dilanjutkan pada hari kedua.

 

Selain kendala perizinan, terdapat pula kendala kemampuan teknologi sehingga pelaku usaha tidak dapat menyelesaikan persyaratan dokumen pada saat kegiatan berlangsung. Pada saat kegiatan, sebanyak 16 pelaku UMK memperoleh akun e-sertifikasi sehingga dapat melanjutkan  proses unggah dokumen IP CPPOB, 2 pelaku UMK yang sedang berproses IP CPPOB, 1 pelaku UMK sedang berproses registrasi, dan 3 pelaku UMK memperoleh arahan terkait denah kosmetik. Selain itu, masih terdapat kendala pada NIB dan NPWP sehingga harus pelaku UMK harus menyelesaikannya lebih dulu ke instansi terkait. Keberhasilan memperoleh perizinan, bukan hanya bergantung pada pemerintah, namun juga komitmen dan usaha dari pelaku usaha.

 

Tim Penyusun Berita Aktual

BBPOM di Surabaya

Kontributor : Maria Catharina

Sarana