Surabaya – Kehadiran Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya menjadi bagian penting dalam memperkuat integrasi layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui Booth Konsultasi BPOM Surabaya, pelaku usaha tidak hanya memperoleh layanan konsultasi, perizinan, dan sertifikasi obat dan makanan, tetapi juga dapat lebih mudah menyelesaikan kendala Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui layanan perpajakan yang tersedia di lokasi yang sama.
Penguatan integrasi layanan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan Gugus Tugas Kolaborasi Lintas Kementerian yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ke MPP Kota Surabaya, Kamis (6/8/2026). Kunjungan ini diikuti perwakilan Kementerian Keuangan, Badan POM, Kementerian PANRB, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I dan diterima oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya beserta Tim MPP Kota Surabaya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik layanan yang menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik terpadu, yakni Booth Konsultasi BPOM Surabaya, Booth Pelayanan Pajak DJP Jawa Timur I, serta Klinik Investasi/Pendampingan OSS DPMPTSP Kota Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung keterhubungan layanan antarlembaga dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Salah satu pembahasan utama berlangsung di Booth Konsultasi BPOM Surabaya terkait kendala KSWP yang masih kerap dialami pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Saat ini, layanan perizinan Badan POM telah terintegrasi dengan sistem KSWP. Apabila status wajib pajak pelaku usaha tidak valid, sistem akan memberikan notifikasi sehingga proses pengajuan perizinan BPOM tidak dapat dilanjutkan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan usaha tidak hanya membutuhkan kesiapan dari sisi pemenuhan persyaratan produk, tetapi juga keterhubungan dengan kewajiban administrasi lainnya. Karena itu, keberadaan layanan BPOM dan DJP dalam satu lokasi memberikan solusi yang lebih praktis bagi pelaku usaha.
Pelaku usaha yang mengalami kendala KSWP dapat langsung diarahkan dari Booth Konsultasi BPOM Surabaya menuju Booth Pelayanan Perpajakan DJP Jawa Timur I untuk memperoleh layanan terkait kewajiban perpajakannya. Setelah permasalahan tersebut diselesaikan, pelaku usaha dapat kembali melanjutkan proses layanan perizinan yang diperlukan.
Keterhubungan tersebut diperkuat dengan keberadaan Klinik Investasi/Pendampingan OSS DPMPTSP Kota Surabaya yang memberikan pendampingan dalam aspek perizinan berusaha. Dengan demikian, layanan BPOM, DJP, dan DPMPTSP membentuk ekosistem pelayanan yang saling terhubung dalam satu kawasan.
Konsep one-stop service seperti ini menjadi salah satu bentuk transformasi pelayanan publik yang memberikan pengalaman lebih sederhana bagi masyarakat dan pelaku usaha. Persoalan yang sebelumnya berpotensi mengharuskan pelaku usaha berpindah dari satu lokasi layanan ke lokasi lainnya dapat ditangani secara lebih terintegrasi melalui koordinasi antarlembaga.
Direktur TIK/Kepala Manager Proyek PSIAP Kementerian Keuangan, Hantriono Jokosusilo, menyampaikan apresiasi kepada Badan POM atas penerapan integrasi KSWP dalam layanan perizinan. Menurutnya, integrasi tersebut mendukung kemudahan pelayanan bagi pelaku usaha.
Sementara itu, kehadiran BBPOM di Surabaya melalui Booth Konsultasi BPOM menjadi wujud upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Petugas memberikan informasi, konsultasi, pendampingan perizinan, serta layanan sertifikasi obat dan makanan. Dalam kunjungan tersebut, layanan juga diberikan kepada sejumlah pelaku usaha yang datang ke booth.
Kolaborasi lintas instansi di MPP Kota Surabaya menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi digital tidak berhenti pada integrasi sistem, tetapi juga menghasilkan layanan yang benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Ketika sistem BPOM, layanan perpajakan, dan layanan perizinan berusaha dapat saling terhubung, hambatan administratif dapat ditangani lebih cepat tanpa membebani pelaku usaha dengan proses yang berulang.
Ke depan, penguatan kolaborasi dan keterhubungan layanan di MPP diharapkan dapat terus dilakukan sehingga pelayanan publik semakin mudah, cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.
Kontributor : Titin & Umi
