Kasus keracunan obat dan makanan masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya terus memperkuat sistem kewaspadaan dini guna melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk yang tidak aman.
Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya mengambil langkah konkret melalui pengumpulan dan pemantauan data kasus keracunan dari 59 rumah sakit yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko serta meningkatkan respons terhadap kejadian luar biasa keracunan pangan dan produk kesehatan.
Data yang terkumpul menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi 330 kasus keracunan dan 9 insiden yang berasal dari berbagai penyebab, antara lain obat, obat tradisional, pangan, kosmetik, produk suplemen, serta Napza. Data tersebut menjadi landasan penting untuk mengevaluasi penyebab, mempercepat penanganan kasus, serta merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif.
Pengumpulan data kasus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta kerja sama strategis dengan berbagai rumah sakit di wilayah Jawa Timur. Seluruh data tersebut diinput dan dianalisis melalui aplikasi SPIMKer KLB-KP, sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan merespons kasus keracunan secara cepat dan terstruktur.
Sejumlah rumah sakit rujukan turut berperan aktif dalam sistem pemantauan toksikovigilans, di antaranya RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Saiful Anwar Kota Malang, RSUD Dr. R. Koesma Tuban, RSUD Ibnu Sina Gresik, hingga RSUD Blambangan Banyuwangi. Keterlibatan 59 rumah sakit dari seluruh penjuru Jawa Timur ini memperkuat jejaring informasi dan kewaspadaan terhadap kasus keracunan yang terjadi di masyarakat.
Melalui pemantauan dan analisis yang akurat, BBPOM Surabaya berharap data ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menetapkan kebijakan strategis untuk mencegah terjadinya kembali kasus keracunan obat dan makanan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BPOM untuk membangun sistem pengawasan yang responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika risiko kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh.
