Surabaya – Balai Besar POM di Surabaya mengikuti kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan diikuti oleh seluruh unit kerja BPOM di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak enam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BBPOM di Surabaya resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keenam pegawai tersebut berasal dari berbagai jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas pengawasan obat dan makanan, yaitu Pranata Komputer, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), Arsiparis, serta Perencana.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting bagi para pegawai yang telah menyelesaikan masa percobaan sebagai CPNS. Dengan status baru sebagai PNS, para pegawai diharapkan dapat semakin meningkatkan profesionalisme, integritas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas serta memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang efektif.
Dalam amanatnya, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. “Kami tegaskan bahwa kita semua sebagai pejabat negara harus setia dan patuh serta bersumpah akan melaksanakan tanggung jawab dan amanah secara maksimal,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa sumpah yang telah diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan profesional yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Melalui pelantikan ini, BPOM berharap seluruh pegawai yang baru dilantik dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan organisasi. Kehadiran mereka diharapkan semakin memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan guna mewujudkan masyarakat yang terlindungi dari produk yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
