Surabaya — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan efisien melalui berbagai inovasi. Salah satu inovasi unggulan yang mendapat andalan adalah SKETSA atau Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Aja.
SKETSA merupakan bentuk percepatan pelayanan dalam penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE), seperti Health Certificate dan Certificate of Free Sale, yang dibutuhkan eksportir dalam proses pengiriman produk ke luar negeri. Meski secara nasional waktu penerbitan SKE ditetapkan selama dua hari kerja, BBPOM di Surabaya berkomitmen memangkasnya menjadi hanya satu hari kerja melalui inovasi ini.
"SKETSA lahir dari kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan yang lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas. Ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap kelancaran proses ekspor nasional,"
Lonjakan Capaian SKE di Tahun 2024 dan 2025
Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya menerbitkan sebanyak 10.700 surat keterangan ekspor, yang mencakup total 15.885 item produk. Dari jumlah tersebut, komoditi bahan pangan mendominasi dengan 6.807 surat dan 7.428 item.
Sementara itu, hingga Semester I Tahun 2025 (per Juni 2025), BBPOM Surabaya telah menerbitkan 5.769 surat keterangan ekspor, menandakan tren yang tetap tinggi dalam permintaan layanan ekspor dari pelaku usaha.
Angka ini menunjukkan bahwa inovasi SKETSA telah memberikan dampak nyata dalam mempercepat pelayanan serta mendukung kelancaran arus barang di bidang ekspor, terutama produk obat dan makanan,
Dukungan terhadap Pelaku Usaha dan Daya Saing Nasional
Penerapan SKETSA bukan hanya memberikan efisiensi waktu bagi eksportir, namun juga memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan proses perizinan yang cepat, pelaku usaha dapat menghemat biaya logistik dan mempercepat pengiriman ke luar negeri tanpa kendala administratif.
Balai Besar POM di Surabaya menyatakan akan terus mengembangkan inovasi serupa yang berbasis kebutuhan lapangan dan mempermudah layanan publik. “SKETSA merupakan bukti nyata bahwa birokrasi bisa disederhanakan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan,”
