Masih dalam rangkaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Tim Panelis KIPP melaksanakan verifikasi lapangan inovasi GEMPUR JATIM (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur) secara daring pada tanggal 20 Juli 2022. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya bersama dengan lintas sektor dan penerima manfaat mengikuti kegiatan inovasi melalui 3 spot lokasi yang telah ditentukan.
Diawali oleh Kepala BBPOM di Surabaya, Rustyawati, inovasi GEMPUR JATIM dijelaskan secara singkat dari spot Kantor Bupati Madiun. Selanjutnya Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, memberikan dukungan penuh terkait manfaat inovasi tersebut bagi UMK pangan olahan khususnya di wilayah Kabupaten Madiun. Spot verifikasi berikutnya berada di tempat produksi UMK Mardjo Pop di Kabupaten Madiun (produsen minuman serbuk cokelat), Bapak Tegas selaku pemilik menyampaikan manfaat inovasi yang telah diterima, salah satunya adalah terbitnya izin edar pangan olahan (MD) dalam 3 hari, dilanjutkan simulasi inovasi berupa pendampingan sarana prasarana produksi oleh petugas BBPOM di Surabaya.
Verifikasi selanjutnya adalah pada spot ke-3 yakni rumah produksi UMK UD. Tjek Entis (pempek ikan) di Kota Surabaya. Saat verifikasi, petugas Balai Besar POM di Surabaya menyampaikan simulasi terkait pendampingan dalam sistem e-sertifikasi.pom.go.id yang telah terintegrasi dengan OSS untuk memperoleh Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dan e-reg.pom.go.id untuk memperoleh akun perusahaan dan nomor izin edar. Dilanjutkan dengan penyampaian manfaat yang telah diperoleh dari penerima manfaat Ibu Entis selaku pemilik yang memperoleh izin edar pangan olahan dalam 2 bulan dihitung sejak konsultasi, proses pemeriksaan sarana produksi dan perbaikannya, pengujian laboratorium, dan pendaftaran produk.
Dalam kegiatan ini, Tim Panelis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait inovasi GEMPUR JATIM termasuk dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat dari sisi ekonomi atau omzet. Tim Panelis juga menanyakan proses registrasi di Badan POM dan kendala yang mempengaruhi proses penerbitan izin edar. Bupati Madiun juga menyampaikan bahwa kendala teknologi informasi sangat dirasakan oleh para petugas di lapangan karena masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami proses elektronik. Melalui inovasi ini, diharapkan semakin banyak produk pangan olahan memiliki nomor izin edar sehingga dapat diedarkan secara legal, meningkatkan daya saing produk lokal dan juga dapat meningkatkan perekonomian nasional, khususnya di Jawa Timur.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
Kontributor: Maria Chatarina Retnaning Dyah Ayu, S.Farm., Apt.
