Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk menjadi tantangan utama dalam peningkatan daya saing produk mereka di pasaran. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan menyebabkan banyak produk UMKM belum mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun nasional. Padahal, UMKM pangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Menurut data, sekitar 70% dari total UMKM di Indonesia bergerak di sektor pangan dan memberikan kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus memperkuat komitmennya melalui Program Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat (GEMPUR) Jatim. Program ini telah berjalan selama enam tahun dan secara konsisten fokus pada pendampingan UMKM pangan agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk, termasuk mendapatkan izin edar MD dari Badan POM.
Memasuki tahun 2024, Program GEMPUR Jatim menghadirkan gebrakan baru berupa kegiatan jemput bola desk konsultasi di 18 kabupaten/kota wilayah kerja BBPOM di Surabaya. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi dengan pemerintah daerah dan berhasil menjangkau 291 pelaku usaha pangan olahan lokal. Kehadiran desk konsultasi ini terbukti efektif dalam mendekatkan layanan pendampingan kepada UMKM sehingga lebih banyak pelaku usaha yang dapat memperoleh bimbingan langsung terkait tata cara pemenuhan standar keamanan pangan.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan GEMPUR Jatim diawali dengan bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Setelah itu, dilakukan pemeriksaan awal sarana produksi dalam rangka gap assessment untuk memetakan kesenjangan antara kondisi lapangan dan standar yang ditetapkan. Pelaku usaha diberikan waktu untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh, sebelum kemudian dilakukan penilaian ulang terhadap kelayakan sarana produksinya.
Sejalan dengan berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB, pelaksanaan penilaian sarana kini memiliki rentang waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, fokus pendampingan saat ini bergeser pada pendampingan penerbitan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB). Tahap ini menjadi kunci awal agar UMKM pangan dapat segera mendaftarkan produknya dan memperoleh izin edar MD, yang menjadi syarat utama dalam distribusi produk secara legal.
Sepanjang tahun 2024, pendampingan GEMPUR Jatim telah menjangkau 100 sarana UMKM pangan olahan. Seluruh UMKM tersebut telah mengikuti bimbingan teknis CPPOB dan berhasil memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan hingga memperoleh sertifikat IP CPPOB. Tak hanya itu, sebanyak 65 sarana juga telah berhasil mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk pangannya, yang menjadi bukti legalitas dan jaminan mutu bagi konsumen.
Sebagai bentuk fasilitasi lebih lanjut, program GEMPUR Jatim juga menyediakan layanan uji sampel produk secara gratis sesuai ketentuan untuk keperluan pendaftaran produk. Produk-produk dari UMKM yang telah memiliki IP CPPOB akan diuji di Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya untuk memastikan keamanan dan mutunya sebelum izin edar diterbitkan.
Seluruh rangkaian pendampingan ini dirancang agar UMKM pangan tidak hanya sekadar memproduksi, tetapi juga siap bersaing di pasar yang semakin ketat dengan mengedepankan standar keamanan dan mutu produk. Diharapkan, dengan program GEMPUR Jatim yang terus diperkuat dan diperluas cakupannya, semakin banyak UMKM pangan di Jawa Timur yang naik kelas dan mampu berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
