Surabaya – Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan jumlah yang mencapai sekitar 70 persen dari total UMKM di Indonesia, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih rendahnya pemahaman dan keterampilan pelaku usaha terkait pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan pada akhirnya memengaruhi daya saing produk UMK pangan di pasaran. Di sisi lain, kebutuhan pendampingan dari berbagai pihak terus meningkat, mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga berbagai organisasi masyarakat yang menaungi pelaku UMKM.
Menjawab tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan kepada UMK pangan. Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga keamanan dan mutu produk dapat terjamin serta mampu meningkatkan daya saing produk pangan olahan UMKM.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pertumbuhan UMKM pangan, BBPOM di Surabaya kembali melaksanakan Program Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat (GEMPUR) Jatim yang pada tahun 2025 memasuki tahun ketujuh pelaksanaannya. Program ini tetap difokuskan pada pendampingan penerbitan izin edar MD bagi produk pangan olahan UMKM.
Pada tahun 2025, GEMPUR Jatim menghadirkan inovasi baru berupa layanan jemput bola melalui desk konsultasi secara langsung di kabupaten/kota wilayah kerja BBPOM di Surabaya serta konsultasi daring. Kegiatan tersebut terlaksana melalui kerja sama dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat. Melalui program ini, sebanyak 70 UMKM pangan olahan dari berbagai daerah telah mengikuti desk konsultasi, sehingga cakupan pendampingan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di daerah.
Tahapan Program GEMPUR Jatim dimulai dari penetapan target UMK pangan olahan, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi penerapan CPPOB, coaching clinic pengajuan perizinan, pemeriksaan sarana produksi, hingga pelaporan dan monitoring pasca pendampingan.
Pelaksanaan program ini juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Regulasi tersebut memberikan waktu yang lebih panjang dalam proses pemeriksaan sarana produksi untuk pemenuhan standar CPPOB. Oleh karena itu, pendampingan lebih difokuskan pada penerbitan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) agar UMK pangan dapat segera melanjutkan proses pendaftaran produk pangan dan memperoleh izin edar MD.
Dengan terbitnya izin edar MD, pelaku UMKM pangan diharapkan mampu mendistribusikan produknya secara lebih luas sekaligus mempersiapkan penerapan CPPOB secara optimal di sarana produksinya. Selama proses tersebut, UMKM pangan tetap berada dalam pembinaan dan pendampingan hingga memenuhi seluruh standar dan persyaratan, atau maksimal selama 12 bulan setelah IP CPPOB diterbitkan.
Sepanjang tahun 2025, Program GEMPUR Jatim telah mendampingi 70 sarana UMK pangan olahan. Seluruh peserta telah mengikuti Bimbingan Teknis CPPOB, memenuhi aspek CPPOB, serta memperoleh sertifikat IP CPPOB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31,43 persen atau 22 sarana mengikuti pendampingan dan desk registrasi, sementara 42,86 persen atau 30 sarana berhasil memperoleh izin edar.
Dalam pelaksanaannya, Program GEMPUR Jatim 2025 juga mengalami sejumlah penyesuaian fasilitas pendampingan. Salah satunya adalah pembatasan kuota fasilitasi pengujian produk gratis di Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya bagi UMKM pangan olahan yang didampingi. Penyesuaian ini dilakukan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang memengaruhi alokasi pembiayaan kegiatan.
Meski demikian, BBPOM di Surabaya tetap berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas UMKM pangan agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
