Surabaya, 18 September 2024 – Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi lapangan ke Balai Besar POM di Surabaya sebagai bagian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik di Jawa Timur. Visitasi ini bertujuan sebagai penilaian verifikasi faktual hasil penilaian SAQ dan untuk menilai sejauh mana Balai Besar POM Surabaya memenuhi standar keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam konteks pelayanan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan ini merupakan program yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Timur untuk memastikan badan publik di wilayahnya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Balai Besar POM Surabaya merupakan salah satu badan publik instansi/lembaga vertikal di Jawa Timur yang dinyatakan lolos dan memasuki tahapan penilian verifikasi faktual dalam Monev tahun 2024 ini.
Dalam visitasi ini, tim dari Komisi Informasi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen data dukung yang sebelumnya telah diupload pada tools Self Assessment Question (SAQ) terkait sistem dan mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi publik yang diterapkan Balai Besar POM Surabaya.
Tim pengelola informasi publik Balai Besar POM di Surabaya yang hadir dalam sesi visitasi tersebut memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta inovasi dan penyediaan layanan pengaduan berbasis digital, serta penyampaian informasi melalui media sosial agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Elis Yusniyawati, sebagai wakil dari Tim Komisi Informasi, memberikan apresiasi terhadap upaya Balai Besar POM Surabaya dalam menjaga transparansi dan keterbukaan. Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan juga disampaikan, seperti ketersediaan ruang layanan PPID yang terpisah, optimalisasi sistem penyimpanan data agar lebih terstruktur, serta peningkatan layanan pengaduan untuk memastikan setiap permohonan informasi dapat ditangani dengan lebih efektif.
Visitasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Balai Besar POM Surabaya dalam memperkuat tata kelola informasi publik. Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral bagi badan publik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan Balai Besar POM Surabaya dapat terus berinovasi dan menjaga transparansi dalam menjalankan tugas serta fungsinya.
Kontributor : Gestyana
