Sidoarjo — Edukasi langsung kepada masyarakat kembali digencarkan oleh Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertajuk "Informasi Obat dan Makanan melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile". Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kantor Desa Wage, Kecamatan Taman dan Kantor Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan berhasil menyedot antusiasme 400 peserta dari kalangan pelaku UMKM, ibu-ibu PKK, hingga remaja putri pada 22 Agustus 2025.
Acara dibuka dengan sambutan dari Dra. Lucy Kurniasari, Anggota Komisi IX DPR RI, yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam melindungi diri dari produk yang berbahaya. “Masyarakat harus cerdas dan tidak gampang tergoda iklan yang menjanjikan efek instan. Cek dulu izin edarnya. Nomor izin edar dari BPOM adalah jaminan bahwa produk tersebut aman, bermutu, dan bermanfaat,” ujar Lucy di hadapan peserta.
Ia juga menekankan pentingnya membaca label pada kemasan, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui. “Informasi gizi itu penting. Salah konsumsi bisa berdampak pada pertumbuhan anak. Kalau gizinya tidak terpenuhi, risiko stunting meningkat,” tambahnya.
Lucy juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan Cek KLIK — Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kadaluwarsa — sebelum membeli atau mengonsumsi suatu produk.
Materi teknis disampaikan oleh Ary Chodijayanti, S.Farm., Apt., M.Farm, PFM Ahli Muda dari BBPOM Surabaya. Ia menjelaskan lima komoditas utama yang menjadi kewenangan BPOM, yakni obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Ia menyoroti banyaknya produk yang masih mengandung bahan berbahaya dan mengajak masyarakat untuk waspada.
“Kalau ada jamu yang ‘cespleng’ alias manjur banget secara instan, itu patut dicurigai. Jangan-jangan ada BKO atau Bahan Kimia Obat yang dicampurkan. Ini sangat berbahaya,” tegas Ary.
Selain itu, Ary juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan kosmetik dan pangan olahan yang tidak jelas asal-usulnya. “Produk kosmetik yang memutihkan dalam waktu singkat atau makanan yang tampak terlalu mencolok warnanya, bisa jadi mengandung zat berbahaya seperti rhodamin B atau formalin. Jangan kompromi dengan kesehatan hanya karena tergoda penampilan,” jelasnya.
Ary juga memperkenalkan aplikasi BPOM Mobile yang kini menjadi alat penting bagi masyarakat untuk memverifikasi legalitas produk. Dengan fitur scan barcode 2D, masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap terkait izin edar, komposisi, dan keamanan produk langsung dari ponsel mereka.
“BPOM Mobile adalah wujud nyata pengawasan berbasis masyarakat. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi diri dan keluarga dari produk yang membahayakan kesehatan,” jelas Ary.
Dalam sesi interaktif, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan terkait kasus viral produk marshmallow yang mengandung DNA babi meskipun berlabel halal. Menjawab hal tersebut, Ary menjelaskan, “Logo halal itu kewenangan BPJPH. Tapi BPOM tetap melakukan pengawasan, termasuk pengujian DNA porcine. Kalau ditemukan pelanggaran, kami langsung tindak lanjuti dan berkoordinasi dengan BPJPH untuk penarikan produk.”
Di akhir kegiatan, Lucy Kurniasari menegaskan komitmennya untuk terus mendukung BPOM dalam mengawal peredaran obat dan makanan di Indonesia, termasuk melalui edukasi publik secara langsung hingga ke pelosok daerah.
“Kegiatan KIE ini terbukti efektif menjangkau masyarakat dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan diri dari produk tidak aman. Kami akan terus mendorong kegiatan serupa di daerah lain,” tutup Lucy.
Masyarakat diimbau untuk menerapkan Cek KLIK dalam kehidupan sehari-hari dan segera melaporkan temuan mencurigakan kepada pihak terkait. Edukasi dan kewaspadaan menjadi kunci utama untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
Tim Penyusun Materi Website dan Media Sosial
BBPOM di Surabaya
Kontributor : Devi Shintiya Chilmi
