Kerjasama lintas sektor di Kabupaten Lamongan dalam pengawasan obat dan makanan secara umum telah terbina dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan seiring dengan makin berkembangnya permasalahan di masyarakat. Untuk memperoleh masukan dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan di Kabupaten Lamongan, Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam kunjungannya di Lamongan pada 5-6 Maret 2015 juga melakukan audiensi ke Jajaran Pimpinan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Drg,. Frida Nuraida, M.Kes., yang disambut baik serta bersemangat oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, A. Farikh, SH., MM.
Banyak permasalahan yang dipaparkan oleh Bapak Plh. Sekda terkait dengan pangan yang beredar di wilayah Kabupaten Lamogan baik pangan segar terutama ikan yang ditengarai masih menggunakan formalin dan pangan olahan baik pangan jajanan anak sekolah, pangan siap saji, pangan industri rumah tangga sampai dengan produk air minum dalam kemasan (AMDK). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan terima kasih atas upaya keras yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya dalam melindungi masyarakat dan mendorong pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu.
Disampaikan oleh Kepala Balai bahwa sesuai amanat PP No. 28 tahun 2004, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang sangat luas dalam penanganan mutu dan keamanan pangan. Badan POM melakukan pengawasan pangan melalui pemeriksaan setempat sarana, pengambilan contoh dan pengujian, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil pengujian sampel disampaikan kepada instansi terkait yang berwenang, misal untuk pangan industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan tindak lanjut.
Terkait dengan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, terhadap pengolahan produknya dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi instansi terkait sedangkan tata niaga dan pengawasan peredaran bahan berbahaya ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan.
Pada akhir kunjungannya, disepakati bahwa dibutuhkan peran aktif instansi terkait untuk menangani permasalahan pangan baik terkait pembinaan, pengawasan, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman antara lain higiene sanitasi dan label pangan, untuk itu diperlukan pengawasan pangan secara terpadu yang dapat diperkuat dengan melalui Tim Pengawas Terpadu.
Balai Besar POM di Surabaya
